Loading...
Politik

Wapres : Ormas Tidak Bisa Melakukan Penindakan Hukum




kabarin.co – Wapres Jusuf Kalla, sangat menekankan kepada oknum yang menyalahgunakan fatwa MUI, terkait masalah hukum. Hukum MUI terkait tersebut bukan bentuk yang positif harus dilakukan. Bahkan Ormas dari kalangan tertentu juga tidak dapat berlaku seenaknya.

Keputusan tersebut adalah fatwa khusus agama. Melainkan kasus tersebut sangat untuk akhirat. Tidak untuk “penegakan hukum biasa”. kata Wapres di Istana. Jakarta Pusat.  Selasa (20/12/2016). Antara.

Perkataan Wapres tersebut, dikatakan kepada ormas yang menggunakan fatwa tersebut untuk menyidak tempat pasar atau mal untuk karyawan yang menggunakan atribut natal.

“Tidak bisa, ormas tidak bisa melakukannya (penegakan hukum), itu fungsi polisi,” kata dia.

Wakil RI 1 ini mengatakan, ormas itu harus paham bahwa MUI tidak dapat mengeluarkan fatwa yang sangat berlaku untuk kehidupan hukum. Karena hubungan tersebut adalah masalah dia dengan tuhannya.

“Kalau ada yang melanggar, ya melanggar hukum agama, ada hukumnya, dosa dan neraka,” kata dia.

Oleh sebab itu, Wapres memberitahukan supaya institusi hukum yang berlaku, Polri segera menyidak ormas yang tidak terima terhadap keputusan tersebut.

Kapolri RI, beberapa waktu sebelumnya sudah memberi tahu jika ada ormas yang seenaknya, Polisi akan merazia orang-orang yang provokatif.

Menurutnya, tidak ada bentuk hukum yang mensahkan aksi peraziaan oleh ormas.

Dirinya juga mengatakan, hukum MUI tidak bisa dilakukan secara acak, harus ada dasar hukumnya.








loading...

Mengenai masalah sweeping ormas, fatwa MUI bukan hukum positif karena bukan otoritas negara. Memang ada yang sudah melakukan langkah-langkah ini dengan bergerombol datang ke mal, kami sebut sweeping. Kalau mereka lakukan pelanggaran hukum apalagi anarkistis seperti yang di Solo, kami tangkap,” ujar Tito. (nap/kom)

 

Baca Juga:

Wapres: Fatwa MUI untuk Diri Sendiri, Bukan untuk “Sweeping”

 

 

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top