Loading...
Politik

Wakil Ketua Umum Gerindra Usul Pilkada Kembali ke DPRD



kabarin.co – Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Saya pikir akan lebih efektif, efisien dan produktif jika pemilihan kepala daerah baik bupati/walikota maupun gubernur ke depan, dikembalikan melalui DPRD,” kata Dasco melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 November 2019.

Wakil Ketua Umum Gerindra Usul Pilkada Kembali ke DPRD

Dasco mengungkapkan beberapa alasan. Pertama, dia mengatakan pilkada melalui DPRD tidak melanggar Undang-undang Dasar 1945 sehingga tak masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali kepala daerah masing-masing. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tak secara gamblang menyebutkan pemilihan langsung. “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Wakil Ketua DPR ini mengaku bahwa dari sisi politis pilkada langsung memiliki legitimasi kuat karena keterlibatan rakyat memilih pemimpinnya. Tapi disisi lain, kata Dasco, pemerintah juga harus ekstra keras menjaga stabilitas keamanan.

Ini mengingat fanatisme antarpendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat.” Ujarnya.

Alasan berikutnya, Dasco menyinggung biaya tinggi yang dikeluarkan calon kepala daerah saat mencalonkan diri. Tak hanya itu, dia juga menyinggung banyaknya kepala daerah terjerat korupsi berkaitan dengan tingginya biaya seperti akomodasi tim sukses, atribut kampanye, biaya kampanye akbar, pembiayaan saksi, dan lainnya.

Dari sisi penyelenggaraan, kata dia, pilkada langsung juga memerlukan anggaran yang besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Meski begitu, dia mengklaim besar kecil anggaran bukan masalah utama. “Masalah yang lebih substantif adalah bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah terpilihnya kepala daerah di daerah itu.”

Polemik pilkada merebak seiring pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengevaluasi sistem pilkada langsung. Menurut Tito biaya politik yang tinggi dan permasalahan lainnya membuat sistem yang sudah berlangsung 20 tahun itu perlu dikaji ulang. Tapi Tito belum menjawab tegas apakah evaluasi itu berarti akan mengembalikan pilkada oleh DPRD. (epr/tem)

Baca Juga:

Prabowo Tak Diundang di Reuni PA 212, Begini Reaksi Gerindra









loading...

Gerindra Tertarik Pasangkan Cucu Bung Karno dengan Gibran di Pilkada Solo

Prabowo Instruksikan Fraksi Gerindra DKI Kritik Kinerja Anies Baswedan

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top