Loading...
KabarUtama

Verry Mulyadi : Tembuskan Surat Hingga ke BKPM, Kompensasi Batu Kapur dan Mineral Lainnya Agar  Segera Direalisasikan

Ketua Satgas P2KBML & KPPSML, Verry Mulyadi.

Kabarin.co, Padang–Satuan Tugas Penanganan Perjanjian Kompensasi Batu Kapur, Mineral Lainnya dan Kesepakatan Pemberdayaan Perusahan Anak Nagari serta Sumber Daya Masyarakat Lingkungan Setempat (Satgas P2KBML & KPPSML) yang dipimpin Verry Mulyadi, SH terus berupaya agar realisasi kompensasi batu kapur dan mineral lainnya dari PT. Semen Indonesia pemegang saham PT. Semen Padang bisa diterima oleh nagari.

Satgas P2KBML & KPPSMLsudah melayangkan surat tuntutan ke Direktur Utama PT. Semen Indonesia selaku pemegang saham PT. Semen Padang. Surat tersebut juga ditembuskan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komisi VI DPR RI.

Ada beberapa poin penting dalam tuntutan yang diajukan ke PT Semen Indonesia tersebut yang sesuai dengan rentetan panjang sejumlah perjanjian dengan Nagari Lubuk Kilangan (dalam hal ini, KAN/Ninik mamak) yang disepakati dulunya yang sampai saat ini minim realisasi.

Tuntutan dari nagari tersebut yakni,
1.Kompensasi atas pengambilan lime stone, (belum termasuk bahan baku tambang lainnya) di Bukit Karang Putih, untuk memberikan kompensasi Rp20 ribu per ton, selaras dengan surat KPK No. B8054/KSP.00/10/16/10/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 dengan poin tidak mempermasalahkan tentang kompensasi.

Baca Juga  Indonesia Datangkan 134.500 Dosis Vaksin Covovax

2.PT. Semen Padang melakukan pengurusan Izin Wilayah (WIUP) ke Kementerian ESDM dan pengurusan izin IUP eksplorasi dan IUP produksi di BKPM untuk beberapa jenis mineral batu kapur seperti silika, clay, basal dan granit, yang mana sesuai undang-undang harus ada sosialisasi dan permintaan tertulis kepada pemangku adat, masyarakat lingkungan tambang berada.

Sebelumnya PT Semen Padang tidak pernah menyurati ninik mamak kami untuk eksplorasi tersebut. Ninik mamak adalah pemegang kekuasaan tertitingi di ulayat , maka PT. Semen Padang harus segera menyelesaikan permasalahan itu dengan satgas P2KBML & KPPSML
yang sudah dibentuk dan di SK kan oleh KAN.

3.Karena keberadaan perusahaan berada di tanah ulayat dan telah dilakukan eksplorasi untuk komersil, maka perusahaan harus menempatkan salah seorang anak nagari di jajaran Komisari PT. Semen Padang dan termasuk di anak-anak perusahaan Semen Padang.
4.Satgas P2KBML & KPPSML meminta ada pejabat yang berkompeten dalam mengambil keputusan dalam segala lini pengadaan dan berkantor di Semen Padang sehingga memahami keseimbangan vendor luar dan vendor anak nagari. Serta ada dua tuntutan lainnya yang pro terhadap nagari dan anak Nagari Lubuk Kilangan.

Baca Juga  Ini Air Mineral Yang Mahal, Yang Sedang Diperbincangkan

“Semua tuntutan yang disampaikan itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama, dan pihak perusahaan dulunya menyanggupi,” sebut Ketua Satgas P2KBML & KPPSML Verry Mulyadi.

Ia menambahkan, dari kesepakatan dan sudah dibahas dalam rapat  baru beberapa poin tuntutan direalisasikan. Dikarenakan RUPS sudah selesai sehingga usulan untuk menunjuk salah satu anak nagari menjadi komisaris perusahaan harus menunggu RUPS berikutnya, maka anak nagari diberikan posisi penasehat direktur untuk sementara. Namun sampai kini realisasi menjadikan anak nagari sebagai komisaris belum pernah terwujud.

Sementara untuk kompensasi tanah ulayat, pihak PT. Semen Padang dengan tim nagari kala itu mencari landasan hukum yang tepat dalam penerimaan kompensasi ini, agar tidak salah nanti penyalurannya, maka dilakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi terkait lainnya.

Baca Juga  Ibu Hamil Empat Bulan Dijambret dan Terjatuh dari Motor Hingga Tewas

Untuk menunggu hal itu maka diberikanlah Program khusus (Proyek Fisik ) bagi nagari, hingga sekarang ada beberapa proyek pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Dalam rentan konsultasi dengan KPK itu, diberikan program khusus pembangunan nagari. Namun program khusus itu bukanlah bentuk kompensasi yang dimaksud. Karena kompensasi wajib diberikan dan direalisasikan Semen Padang sesuai kesepakatan.

Verry menambahkan, kompensasi tidak boleh disamakan dengan CSR. Jika disamakan, menurut Verry, semua itu tidak imbang, mengingat banyak kekayaaan Nagari Lubuk Kilangan yang dikeruk, namun tidak memberikan efek timbal balik yang sepadan ke nagari dan anak nagari.

Exco PSSI 2016-2020 ini menyebut semua yang dikeruk oleh perusahaan adalah milik nagari, bukan milik PT. Semen Padang. Dan selama ini tidak pernah Nagari Lubuk Kilangan menjual ulayatnya.

“Yang ada itu hanya Hak Guna Usaha (HGU), jadi ulayat nagari tetap milik nagari, bukan milik perusahaan. Perusahaan hanya memproduksi di sini,” tegasnya.

Laman: 1 2 3

Loading...

Terpopuler


To Top