Loading...
Nasional

Usut Korupsi e-KTP, KPK Disarankan Periksa Puan Maharani




kabarin.co – Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa elite PDI Perjuangan yang menjabat di DPR saat korupsi e-KTP berlangsung. Salah satunya ketua Fraksi PDIP di DPR saat itu, Puan Maharani.

Permintaan ini mengingat saat anggaran proyek e-KTP ini dibahas, PDIP merupakan  fraksi ketiga terbesar di DPR. Lantaran itu patut dicurigai ikut kecipratan uang proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut.

Usut Korupsi e-KTP, KPK Disarankan Periksa Puan Maharani

Romli menyatakan, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga antikorupsi bisa memanggil Puan untuk dimintai keterangan terkait megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp 2,3 triliun.

“Sesuai dengan putusan MK, pengertian saksi diperluas tidak hanya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami peristiwa pidana tetapi juga yang mengetahui peristiwa tersebut,” kata Romli saat dihubungi, Selasa (6/2).

Demi persamaan hukum, Romli mengatakan, Puan harus diperiksa lantaran sejumlah kader dan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Frasksi PDIP pun sudah diperiksa penyidik KPK.

“Seharusnya KPK periksa semua pihak yang disebut di dalam persidangan karena menjadi kebiasaan KPK fakta persidangan dijadikan dasar untuk pengembangan proses penyidikan kasus tipikor,” kata Romli.

Seperti diketahui, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp 150 miliar mengalir ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP, dari proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar. (epr/jpn)

Baca Juga:

Bicara Soal e-KTP, PDIP Singgung SBY

Dakwaan Kasus Korupsi e-KTP, Ganjar Pranowo disebut terima USD 520.000








loading...

KPK kembali Periksa Menkumham Yasonna Laoly Terkait Kasus e-KTP

Bendaharan Umum PDIP Akan Jadi Saksi Sidang e-KTP Hari Ini

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top