Loading...
KabarUtama

Saya Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Pak Luhut di Munaslub Golkar

kabarin

kabarin.co – Wakil Presiden Jusuf Kalla bereaksi atas keberadaan Luhut Binsar Pandjaitan yang terus memantau pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

Kalla mengaku tak tahu menahu dengan yang dilakukan Luhut di sana. Namun, dia menegaskan sikap pemerintah adalah memberikan ruang demokrasi yang luas bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Pemerintah, sebut dia, tidak boleh mengintervensi partai politik.

“Saya tidak tahu apa yang di laksanakan pak Luhut, tapi sekali lagi kita ingin menjalankan demokrasi yang baik, selama tidak memaksa mendorong, atau intervensi, kalau hanya berdiskusi pasti boleh-boleh saja,” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Senin (16/5/2016).

Baca Juga  Menurut Pengamat, Yusril dan Ahmad Dhani Hanya Catatan Kaki untuk Lawan Ahok

Luhut memang sejak awal digelarnya Munaslub pada Sabtu lalu (14/5/2016), sudah berada di Bali. Sedangkan Jusuf Kalla hanya hadir saat pembukaan, dan dijadwalkan kembali hadir pada penutupan.

Luhut juga diketahui mengumpulkan parta ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar, yang merupakan pemegang hak suara pada pemiliha Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Baca Juga  Tidak Sejalan dengan MUI? Ini Penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Selain menanggapi keberadaan Luhut di Bali, Kalla juga meluruskan pernyataan mantan Kepala Staf Presiden itu soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menginginkan Ketua Umum Golkar yang rangkap jabatan.

Menurut dia, Jokowi tidak pernah menyatakan hal tersebut. Dia pun yakin pernyataan Luhut soal sikap Presiden itu tidak benar.

“Saya tidak pernah mendengar (pernyataan) dari beliau, saya yakin itu tidak (benar),” ujar Kalla.

Baca Juga  Golkar Tegaskan Koalisi Jokowi Masih Solid
Ia meyakini Jokowi tidak bersikap seperti itu karena Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan pun memiliki jabatan rangkap sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Selain itu, sebagian besar Ketua partai di daerah adalah Ketua DPRD, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Jadi soal merangkap di politik itu biasa-bisa saja, bukan hal, justru mereka bangga kalau ketua partai itu punya posisi yang baik,” papar Kalla. (kom)

Loading...

Terpopuler

To Top