Loading...
Nasional

Terkait Fatwa Soal Atribut Agama, DPR panggil MUI dan Jokowi Panggil Kapolri

Terkait fatwa yang dikeluarkan soal pelarangan muslim menggunakan atribut agama lain dan dianggap tidak relevan MUI akan dipanggil DPR.

Presiden Joko Widodo dan Fatwa MUI



kabarin.co, JAKARTA-Terkait fatwa yang dikeluarkan soal pelarangan muslim menggunakan atribut agama lain dan relevansinya Majelis Ulama Indonesia akan di panggil oleh Komisi VII DPR.

Pemanggilan rencananya akan dilakukan setelah akhir masa reses 9 Januari 2017 mendatang. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengaku pemangilan MUI itu untuk meminta penjelasan, agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.

“Meminta penjelasan dari MUI terkait beberapa fatwanya yang menurut kami tidak relevan,” ujar Malik, Senin (19/12).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduga adanya fatwa tersebut akan mengganggu kebebasan toleransi antaragama di Indonesia yang selama ini sudah terbangun dengan baik.

“Cukup mengganggu sikap toleransi hubungan antara agama,” katanya.

Edaran atribut nonmuslim beredar, Jokowi panggil Kapolri
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo telah memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan sejumlah perwira tinggi Polri ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/12). Pemanggilan itu berkaitan dengan surat edaran sejumlah kepolisian tingkat resor terkait pemakaian atribut agama.

“Presiden mengarahkan supaya Polri selalu berpegang pada hukum berlaku karena itulah yang menjadi landasan Polri mengambil sikap,” ucapnya di Jakarta, siang tadi.

Pemerintah, kata Pram, menilai surat edaran Polres Jakarta Timur dan Polres Kulon Progo menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang atribut keagamaan nonmuslim sebagai kebijakan yang berlebihan.

Imbauan Kapolda Metro Jaya terkait Fatwa MUI soal Atribut Natal
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan mengimbau pada semua pihak tetap menjaga kerukunan antarumat beragama.

Hal itu dikatakannya dalam menyikapi terbitnya Fatwa MUI No.56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang fatwa haram bagi umat muslim yang menggunakan atribut berkaitan dengan perayaan Natal.








loading...

“Umat beragama harus saling menjaga toleransi antarsesama, harmoni dalam toleransi. Kedepankan kesederhanaan dan saling menjaga jangan sampai intoleransi,” ujar M Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/12).

Menteri Agama: fatwa itu bentuk toleransi tanpa harus meleburkan diri
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, fatwa MUI tersebut merupakan bentuk toleransi umat beragama tanpa meleburkan diri dengan keyakinan agama lain.

“Jadi semangatnya adalah toleransi itu tidak harus ditunjukkan dengan cara masing-masing pihak meleburkan diri,” kata Lukman di Jakarta, Jumat (16/12).

Lukman berharap fatwa itu agar dipatuhi umat Islam tanpa harus mengurangi rasa hormat pada lingkungan sekitar dan rasa menghargai keyakinan agama lain.

Sebab, prinsip dari fatwa tersebut adalah toleransi, saling menghargai dan menghormati keyakinan serta kepercayaan agama lain “Semangat itulah menurut saya harus kita tangkap,” pungkasnya. (mfs)

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top