Loading...
Politik

Tak Harmonis, Jadi Faktor Penghambat Pembangunan di Mentawai

Eks Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet saat ditemui usai pelantikan Pj Bupati Mentawai, Minggu (22/5). (KABARIN/Amuk)

Kabarin.co, Padang – Banyak hal penghambat pembangunan di Kepulauan Mentawai masa lalu. Salah satunya, terkait karena renggangnya hubungan Pemerintah Kabupaten Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Pernyataan itu disampaikan eks Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dalam pidato sambutan usai pelantikan dan serah terima jabatan Penjabat (Pj) Bupati Mentawai, Martinus Dahlan oleh Gubernur Mahyeldi, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Minggu (22/5).

“Jadi pernah dulu, masa-masa lampau pengalaman kita, hubungan kita dengan provinsi renggang, kurang akrab,” ucap Yudas di hadapan gubernur, wakil gubernur, setdaprov Sumbar, Pj Bupati Mentawai, dan pejabat lainnya.

Baca Juga  Tunjuk-tunjuk dan Sebut Prof Emil Salim Sesat, Politisi PDIP Arteria Dahlan Banjir Kecaman

Renggang dan kurang harmonisnya hubungan Pemkab Mentawai dan Pemprov Sumbar masa lalu itu, sebut Yudas, sangat berdampak pada pembangunan, terutama pembangunan fisik. Hal ini dikarenakan Kepulauan Mentawai di bawah kewenangan Pemprov Sumbar.

Lanjut Yudas, ketika hubungan pemkab dan pemprov tidak harmonis, Pemerintah Pusat juga tentu berpikir ulang untuk ikut melakukan pembangunan yang diusulkan. Akibat merasakan dampak hubungan masa lalu itu, harmonisasi dan sinergisitas penting dilakukan.

“Hubungan yang renggang itu, berdampak sekali terhadap pembangunan. Makanya pertama kali saya jadi bupati, membangun harmonisasi itu yang saya lakukan, kepada semua pihak, terutama dengan provinsi,” jelasnya.

Baca Juga  Abraham Samad Siap Maju Jadi Capres 2019

Setelah dibukanya keran hubungan yang harmonis itu, pembangunan-pembangunan di Kepulauan Mentawai mulai cepat hingga saat ini. Salah satunya pembangunan Trans Mentawai, Bandara Rokot (Rokot Airport) yang dalam waktu dekat akan diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Semua pembangunan di Mentawai itu, misalnya Bandara Rokot itu juga dukungan Pemerintah Provinsi, sebab dalam aturannya pembebasan lahan di atas 5 hektar kewenangan provinsi,” terang Yudas.

Kendati ada kisah hubungan masa lalu yang kurang harmonis, kata Yudas, tak perlu dibahas panjang. Namun sebaliknya, hubungan pemkab dan provinsi harus lebih harmonis, yakni bersama-sama untuk membangun Mentawai yang lebih baik lagi ke depannya.

Baca Juga  Berpihak pada Masyarakat, Andre Rosiade: CSR BUMN Wujudkan Pemberdayaan Umat

“Kita sekarang bukan lagi bicara masa lalu, tapi bicara masa depan. Jadi kita harapkan Pj Bupati bisa membangun Mentawai lebih harmonis, sebab Mentawai tak akan bisa membangun dirinya sendiri,” tekannya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi juga telah menyampaikan komitmennya untuk membangun Kepulauan Mentawai. Terutama dalam rangka percepatan melepas statua Mentawai yang saat ini masih Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).

“Dalam rangka percepatan pembangunan di Sumbar, kita mesti bersinergi dengan semua pihak, terutama kabupaten dan kota,” ujar Mahyeldi.

Loading...

Terpopuler


To Top