Loading...
KabarEkonomi

RUU Ciptaker dan Pembangunan Sektor Telekomunikasi




kabarin.co – RUU Cipta Kerja hadir dengan semangat untuk menghadirkan kemudahan berusaha yang akan menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 79 Undang-Undang (UU) dan 1200 pasal lebih yang akan terdampak. Dengan adanya RUU Cipta Kerja, UU No. 38/2009 tentang Pos, UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran akan diubah untuk kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran.

Mengingat kekhasan sektor telekomunikasi yang salah satunya adalah keterbatasan spektrum frekuensi yang dapat dimanfaatkan, maka UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah menetapkan bahwa sektor telekomunikasi memegang peran strategis dan menguasai kepentingan dan hajat hidup orang banyak yang sesuai amanat pasal 33 UUD 45. Selain itu Pasal 28F UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa akses komunikasi dan informasi adalah hak semua orang. Maka semangat deregulasi dan debirokratisasi yang dibawa RUU Cipta Kerja guna menggenjot investasi dan pertumbuhan ekonomi harus tetap sejalan dengan kedua amanat konstitusi ini.

RUU Ciptaker dan Pembangunan Sektor Telekomunikasi

Oleh karena itu, dari draft RUU Ciptaker BAB III perlu dicermati hal-hal sebagai berikut. Pertama, memperhatikan aspek insentif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Misalkan terkait besaran tarif yang diatur pemerintah di pasal 28 RUU Ciptaker, sebaiknya ditekankan aspek penyehatan industri itu sendiri serta adanya formula tarif berbasis biaya untuk menghindari perang tarif yang berpotensi merusak kompetisi. Hal ini guna menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu sendiri.

Kedua, perlu karena frekuensi merupakan barang milik publik, maka RUU Ciptaker harus memperkuat aspek disinsentif bagi pelaku usaha telekomunikasi yang tidak memanfaatkan izin penggunaan frekuensi dengan baik. Di pasal 33 RUU Ciptaker perlu diperjelas mengenai prosedur evaluasi bagi mereka yang diberi sanksi dalam hal ini. Guna menciptakan level playing field dan akuntabilitas agar tercipta iklim kompetisi yang sehat.

Ketiga, RUU Ciptaker perlu mendorong investasi dengan menegaskan penerapan teknologi baru dalam kerjasama penggunaan spektrum frekuensi seperti 5G, mengingat saat ini cakupan layanan 2G, 3G, dan 4G telah mencakup 95% wilayah Indonesia. Pasal 33 RUU Ciptaker juga perlu diperkuat dengan memasukkan pembatasan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi untuk mencegah praktek calo izin (brokerage) jika ada spektrum frekuensi yang tidak terutilisasi. Sebagai perbandingan, India justru mengenakan denda sebesar 230% dari biaya tahunan atas spektrum frekuensi radio yang tidak terutilisasi oleh pelaku usaha pemegang izin.

RUU Cipta Kerja tidak dapat berdiri sendiri dengan pendekatan deregulasi yang ‘one size fits all’. Keunikan sektor telekomunikasi ini meniscayakan para pemangku kepentingan untuk turut andil dalam merumuskan regulasi yang baru. Agar kepentingan semua pihak sejalan dan tidak lebih tinggi dari amanah konstitusi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan kegiatan ekonomi di sektor ini; menciptakan kesejahteraan umum dan turut mencerdaskan bangsa. (RED)

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top