Loading...
KabarUtama

Ridwan Kamil Menilai Banyak Aturan Dari Pemerintah Pusat Karena Menghambat Pembangunan

newsth


kabarin.co – Bandung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menilai banyak aturan dari pemerintah pusat yang justru menghambat pembangunan dan inovasi pemerintah daerah.

“Banyak inovasi daerah terhambat oleh regulasi, termasuk dari saya. Inovasi-inovasi daerah itu banyak yang tidak bisa bergerak karena kadang-kadang enggak ada cantolan peraturannya,” kata pria yang akrab disapa Emil itu di Bandung, Kamis, 25 Agustus 2016.

Emil menjelaskan, sebagai salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dirinya kerap menerima curhatan dari kepala daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik ataupun infrastruktur di daerah yang dipimpinnya. Seringkali ide-ide brilian yang keluar tidak bisa terlaksana lantaran aturan dari pemerintah pusat terlalu kaku.

“Selama ini cara berpikirnya itu aturan dulu baru berinovasi. Menurut saya keliru, harusnya berinovasi dulu baru aturan menyesuaikan. Kalau harus peraturan dulu biasanya inovasi-inovasi jadi banyak tidak berkembang, karena inovasi kan berimajinasi,” ia menjelaskan.

Emil menilai perlu ada diskresi khusus dari Presiden untuk ide dan inovasi-inovasi yang baik dari pemerintah daerah. “Maka perlu ada diskresi. Kalo enggak ada regulasi, kita ditakut-takuti melanggar aturan ini-itu. Saran saya sebenarnya berilah diskresi berinovasi kepada daerah selama ada asas tidak KKN dan asas tidak merugikan negara,” katanya.

Emil mencontohkan saat pembangunan dan renovasi dadakan Kota Bandung menjelang peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 pada tahun 2015 lalu. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden khusus yang membolehkan dirinya menunjuk langsung kontraktor untuk mempercantik Kota Bandung dengan target dua bulan harus rampung.

“Waktu KAA 2015, kami dikasih waktu 60 hari harus ngerjain 60 proyek yang terdiri dari 60 kegiatan, setengahnya event, setengahnya proyek infrastruktur. Kalau pakai peraturan normal realisasinya bisa satu setengah tahun tapi bisa beres 60 hari, karena saya dilindungi Perpres. Penunjukan dilengkapi oleh Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, ternyata bisa,” ujarnya.

Emil menambahkan, beberapa proyek di Kota Bandung yang masih terkendala aturan pusat di antaranya adalah proyek cable car (kereta gantung) dan pembentukan BUMD-BUMD baru.

Cable car tadinya saya mau berinovasi dengan cukup ditunjuk langsung dengan izin usaha transportasi, ternyata enggak bisa, menurut aturan harus dilelang dulu, akhirnya progress setahun hilang.

Dengan banyaknya peraturan pusat yang menghambat pembangunan di daerah, Emil menilai daerah-daerah di luar Jakarta, bahkan Pulau Jawa, tidak bisa berkembang dengan cepat. Dengan kata lain, dia mengatakan sistem desentralisasi di Indonesia masih setengah hati.









loading...

“Pemerintah ini kalau mau desentralisasi jangan setengah-setengah. Desentralisasi ini setengah hati yang membuat kami-kami di daerah inovasinya lambat. Akumulasi dari semua ini, Indonesia bisa kalah bersaing dari negara-negara lain. Makanya kami memohon wali kota dan bupati itu diberi diskresi untuk berinovasi,” katanya.(tem)

Baca Juga:

Penyambutan Atlet Olimpiade Indonesia, Menpora Pinjam Bus Bandros ke Ridwan Kamil

“Tiru” Ridwan Kamil, Presiden Islandia akan Duduk di Tribun Penonton Stade de France

Ridwan Kamil Sebut Jokowi Adalah Sosok Pemimpin Ideal Masa Kini

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top