Loading...
KabarEkonomi

Refrizal : Tiga Hal yang Harus Diperhatikan oleh Tim Ekonomi Jokowi-JK di 2017



kabarin.co – Di awal tahun 2017, pemerintah melakukan evaluasi terhadap capaian APBN-P 2016. Terdapat beberapa hal yang cukup menggembirakan, namun terdapat pula hal-hal yang perlu mendapat porsi perhatian lebih oleh pemerintahan Jokowi-JK. Politisi senior asal PKS, Refrizal, mencatat beberapa hal yang harus menjadi concern tim ekonomi pemerintah.

*Pertama*, berdasar data Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati posisi keempat negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Dimana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Secara berurutan empat negara dengan ketimpangan tertinggi adalah Rusia (74,5%), India (58,4%), Thailand (58%) dan Indonesia.

“Dari data yang dirilis oleh Credit Suisse, Indonesia masuk dalam kondisi ketimpangan yang mengerikan. Di 2017 ini kami harap pemerintah serius mengatasi persoalan ini dan mampu menjawab problem distribusi pendapatan” tegas Refrizal.

Efek dari tingginya tingkat ketimpangan adalah rawannya kejahatan sosial di masyarakat.

*Kedua*, Hal lain yang perlu diwaspadai adalah kinerja pertumbuhan kredit perbankan yang melambat dan meningkatnya NPL (Non Performing Loan). Data Agustus 2016 pertumbuhan Kredit diangka 6,7% atau terendah sejak krisis global 2008. Sedangkan NPL perbankan meningkat 3,22%.

“Kinerja perbankan di 2016 tidak terlalu baik, terjadi pelambatan pertumbuhan kredit yang diiringi dengan peningkatan NPL. Walau NPL belum mencapai 5% namun diharapkan Pemerintah berperan aktif mengatasi persoalan ini,” papar Anggota Komisi XI ini.

Kekhawatiran ini menjadi relevan bila dikaitkan dengan keinginan presiden Jokowi yang mencanangkan program bunga single digit untuk UMKM. Bila tidak diatasi dengan serius, Suku bunga perbankan single digit sulit untuk direalisasikan.

*Ketiga*, terkait efek dari dikeluarkannya regulasi baru terkait dengan pencabutan larangan ekspor mineral mentah.

“Terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan terindikasi melanggar UU No.4/2009 tentang Minerba. Secara jelas dinyatakan bahwa kegiatan ekspor mineral mentah terlarang.” ungkap Refrizal.

Kebijakan ini akan membuat pembangunan hilirisasi industri menjadi terhambat. Efeknya akan merugikan perekonomian Indonesia, apalagi ditengarai berdasar data dari Asosiasi Industri Pengolahan investasi disektor ini sudah lebih dari Rp 150 triliun. Pemerintah harus memikirkan efek kebijakan ini terhadap struktur APBN 2017, seperti berapa besaran pajak ekspor yang diterima atau lapangan pekerjaan yang berkurang.









loading...

Diharapkan kualitas pertumbuhan ekonomi di 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan bangsa. (epr)

Baca Juga:

Refrizal : Dirjend Pajak Harus Lebih Kreatif dalam Menggali Potensi Perpajakan

Pengabdian Tiada Henti H. Refrizal ; Menciptakan Munculnya Kalangan Wirausaha Baru

Refrizal Bedah Lapau ke 881 & Silaturrahiim Se Kota Payakumbuh

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top