Loading...
Internasional

Rakyat Cina ‘marah besar’ soal putusan Laut Cina Selatan

kabarin.co – Rakyat Cina ‘sangat marah’ atas keputusan Mahkamah Arbitrase di Den Haag yang menyatakan klaim Cina di Laut Cina Selatan tak memiliki landasan hukum.

Hal ini disampaikan pengamat politik di Beijing, Xu Liping, yang mengikuti reaksi warga Cina melalui surat kabar dan media sosial.

“Rakyat biasa sangat marah dan menganggap putusan pengadilan di Belanda sebagai ancaman terhadap kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan,” kata Xu Liping kepada BBC Indonesia, hari Kamis (14/07).

Pantauan di WeChat, salah satu aplikasi pesan yang populer, memperlihatkan desakan kepada pemerintah untuk melakukan konfrontasi.

“Beri saya senjata,” kata seorang pengguna WeChat.

‘Ditolak rakyat’

Kasus klaim teritorial ini diajukan oleh pemerintah Filipina, yang membuat muncul desakan di Cina agar Cina memboikot mangga dari Filipina.

Baca Juga  Rekaman Ungkap Dugaan Prasetyo Edi Marsudi Jadi Perantara Suap Pengembang

Xu Liping menjelaskan kemarahan dan frustrasi rakyat juga diarahkan ke Amerika Serikat dan Jepang.

“Warga di sini menganggap keputusahan Mahkamah di Belanda dipengaruhi oleh Amerika dan Jepang,” kata Xu Liping.

Ia menjelaskan bahwa di Cina semua orang menganggap bahwa Cina punya hak kedaulatan di Laut Cina Selatan dan hal ini dikatakan secara jelas kepada murid-murid SMP dan SMA.

“Dan sekarang ada keputusan mahkamah bahwa Cina tak punya kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan. Keputusan ini tak bisa diterima oleh rakyat Cina. Rakyat menolak keputusan tersebut,” katanya.

Baca Juga  Sumbangan Bos Corona untuk Desa, Bukan Dibagi ke Warga

Cina harus hormati putusan Mahkamah Arbitrase
Menlu Filipina Perfecto Yasay

Cina harus menghormati putusan Mahkamah Arbitrase PBB yang menolak klaim mereka terhadap wilayah perairan Laut Cina Selatan, kata Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay.

Melalu pernyataan resmi yang dirilis Departemen Luar Negeri Filipina, Yasay akan mengangkat soal putusan Mahkamah Arbitrase saat bertemu dengan delegasi Cina dalam pertemuan Asia-Eropa (ASEM) di Mongolia, akhir pekan ini.

Diskusi itu, menurut Deplu Filipina, membahas “pendekatan damai dan berbasis aturan yang ditempuh Filipina terkait Laut Cina Selatan sesuai konteks agenda ASEM dan perlunya berbagai pihak menghormati putusan terkini.”

Pertemuan ASEM yang dihadiri Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, dan berbagai delegasi dari Asia Tenggara itu digelar di ibu kota Mongolia, Ulanbaatar, selama dua hari mulai Jumat (15/07).

Baca Juga  PREVIEW: Ukraina vs Irlandia Utara, Saling Bunuh di Lyon!

Menanggapi pernyataan Menlu Filipina mengenai rencana diskusi soal putusan Mahkamah Arbitrase, pemerintah Cina mengatakan pertemuan di Mongolia “bukanlah tempat yang cocok untuk mendiskusikan” masalah tersebut.

“Seharusnya tidak ditaruh dalam agenda,” kata Asisten Menlu Cina, Kong Xuanyou, kepada kantor berita Reuters.

Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda pada hari Selasa (12/07) memenangkan gugatan yang diajukan Filipina.

Disebutkan bahwa klaim historis Cina di Laut Cina Selatan tak memiliki landasan hukum dan mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah Cina. (bbc)

Loading...

Terpopuler


To Top