Loading...
Politik

Putusan Sela PTUN Diharapkan Mengakhiri Konflik Hanura

Kuasa Hukum Partai Hanura Hasil Munaslub Adi Warman berharap konflik dualisme partainya segera berakhir. Adi mengutarakan harapannya saat mengumumkan putusan sela




kabarin.co – Kuasa Hukum Partai Hanura Hasil Munaslub Adi Warman berharap konflik dualisme partainya segera berakhir. Adi mengutarakan harapannya saat mengumumkan putusan sela yang mengabulkan permohonan penundaan SK Kumham Partai Hanura dengan mengembalikannya ke SK awal di Jakarta, Senin (19/3) malam.

Inti dari putusan tersebut adalah kepemimpinan Partai Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang (Oso) dan Sekjen Herry Lontung Siregar tidak sah. Menurut Adi kepemimpinan awal yang sah adalah Ketua Umum dijabat Oso dan Sekjen dijabat Sarifuddin Sudding.

Putusan Sela PTUN Diharapkan Mengakhiri Konflik Hanura

“Mengenai islah di Partai Hanura itu gosip. Upaya damai memang ada tapi kedua pihak tidak pernah ada kesepakatan. Saya berharap putusan ini membuat partai akur kembali,” kata Adi Warman.

Diketahui Partai Hanura sempat pecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama adalah Oso dan Herry Lontung sedangkan kubu kedua Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo dan Sarifuddin Sudding. Adi menegaskan bentuk persatuan itu bakal terlihat dengan tanda tangan dan persetujuan dari Oso dan Sudding.

“Segala kebijakan partai Hanura ke depan yang berhak memberikan tanda tangan adalah Pak Oso dan Sarifuddin Sudding. Di luar itu tidak sah,” ujar Adi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN Peradi tersebut.

Berikutnya Partai Hanura berencana melakukan konsolidasi internal menyambut persiapan Pemilu 2019 dan Pilpres 2019. Pekan ini juga mereka akan menggelar pleno sekaligus mempersiapkan langkah efektif dan efisien mengejar waktu penjaringan caleg hingga ke daerah.

“Kami sedang penjaringan caleg maka dinamika partai jalan terus. Kami secepatnya juga berkomunikasi dengan Pak Daryatmo untuk melaporkan kepada dewan pwmbina Pak Wiranto.”

Pengamat politik Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai parpol yang tengah berkonflik berhati-hati menghadapi Pemilu 2019. Kebanyakan konflik menguras energi sehingga melupakan konsolidasi internal. Apalagi ambang batas parlemen untuk Pemilu sebesar 4 persen.

“Adalah pekerjaan berat bagi parpol mencapai target 4 persen jika terus terjadi konflik internal,” ujarnya. (arn)

Baca Juga:








loading...

Hanura Bentuk Badan Saksi Hadapi Pilkada dan Pemilu

Hanura Pecah Jadi Dua Kubu, Wiranto: Saya Gak Dukung Siapa-Siapa!

Politikus Hanura Sebut Oesman Sapta Gelapkan Dana Uang Partai Rp200 M

Mahar Politik Jadi Alasan Hanura Pecat Oesman Sapta dari Ketum

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top