Loading...
KabarUtama

Protes dari Aktivis untuk Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

halloapakabar



kabarin.co – Yogyakarta, Pegiat anti korupsi menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang menyetujui kenaikan penghasilan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kami percaya sekali kenaikan penghasilan bagi anggota dewan ini tak akan ada pengaruhnya sama sekali dengan kinerja maupun potensi korupsi di kalangan DPRD,” kata Koordinator Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba Jumat 2 September 2016.

Presiden menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD dalam Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) akhir Agustus 2016. Kamba menuturkan dengan gaji dan fasilitas yang sudah wah untuk ukuran daerah, DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah yang mereka tetapkan sendiri selama setahun. “Alasannya selalu beranekaragam dan lempar tanggung jawab.”

DPRD sering kali tak hadir dalam advokasi atau pendampingan masyarakat menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. “Mereka hadir saat tertentu, seperti kampanye pilkada saja.”

Menurut Kamba, sulit mengukur kinerja dan prestasi DPRD karena perspektifnya hanya sebagai petugas partai dan jauh dari konstituen.

Anggota Badan Anggaran DPRD DIY Dwi Wahyu menuturkan, persetejuan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji anggota DPRD patut mendapatkan apresiasi karena sudah 13 tahun gaji anggota DPRD tak pernah naik. “Kalau jadi ya alhamdullilah, semua tergantung pemerintah.”

Dwi enggan merinci gaji anggota dewan daerah di tingkat provinsi. “Banyak kalau dihitung dengan tunjangan, tapi untuk take home pay sekitar Rp13 jutaan.”

Sumber Tempo di DPRD DIY merinci, gaji anggota DPRD DIY lebih dari Rp40 juta. Komponen gaji itu meliputi tunjangan perumahan Rp17,9 juta (belum potong pajak), tunjangan komunikasi Rp9 juta, gaji pokok Rp2,5 juta, honor-honor alat kelengkapan dewan Rp1,5 juta, transportasi sekali jalan Rp200 ribu, dan lumpsum perjalanan dalam sehari Rp2 juta. Belum termasuk saat mereka mendapat honor ketika menjadi panitia khusus raperda. “Jadi bisa Rp40-50 juta sebulan,” ujar sumber itu.(tem)

Baca Juga:

Tok tok, Jokowi Setujui Kenaikan Tunjangan DPRD

DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi di Dakwa Melakukan Pencucian Uang Oleh KPK








loading...

DPRD Serang Minta Kemendagri Tak Usik Perda Pekat

 

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top