Loading...
KabarUtama

Presiden Perintahkan Menhub dan Menkominfo Panggil Aplikator dan Pengemudi Ojek Online

kabarin.co – Perwakilan pengemudi ojek _online_ yang tergabung dalam perusahaan penyedia aplikasi layanan pemesanan transportasi daring diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Mereka, yang sejak siang melakukan unjuk rasa di seberang Istana Merdeka berkesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden.

Setidaknya ada lima orang perwakilan pengemudi ojek _online_ yang bertemu dengan Presiden di ruang tengah Istana Merdeka. Dari pengamatan, Presiden Joko Widodo tampak mendengarkan serius keluhan yang disampaikan mereka.

Baca Juga  Banjir West Virginia Terburuk dalam Satu Abad Sejarah AS

Presiden Perintahkan Menhub dan Menkominfo Panggil Aplikator dan Pengemudi Ojek Online

Kepala Negara menerima perwakilan tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selepas mengambil sumpah jabatan Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi dan melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021, dirinya menjelaskan mengenai apa yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu.

Baca Juga  Si Jago Merah Terus Mengamuk dan Menjilat Pasar Senen, Bisa Membuat Pasar Senen Roboh

“Intinya mereka menyampaikan kesulitan mengenai masalah perang tarif antaraplikator. Tadi saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Menkominfo agar besok diundang aplikator-aplikator, termasuk _driver-driver_ -nya, untuk berbicara. Harus dicari jalan tengah yang tidak merugikan,” ujarnya di Istana Negara.

Setelah mendengar keluhan dari perwakilan pengemudi ojek _online_, Presiden beranggapan memang seharusnya ada semacam batasan tarif atas dan bawah bagi para penyedia layanan pemesanan transportasi daring. Namun, hal itu bukan merupakan sebuah keputusan final dan masih harus dibicarakan sejumlah pihak.

Baca Juga  Program Setapak, Sumbar Rancang Skema Intensif Fiskal Berbasis Ekologi

“Besok dibicarakan dulu. Tapi menurut saya memang harus ada patokan harga bawah dan harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum,” tuturnya.

Jakarta, 27 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

(red)

Loading...

Terpopuler

To Top