Loading...
Nasional

Presiden Jokowi Luncurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai



kabarin.co – Hari ini, Kamis 23 Februari 2017, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai, atau BPNT di Cibubur, Jakarta Timur.

Penyaluran bantuan ini dilakukan lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pada peluncuran program ini, ada sekitar 1.879 penerima bantuan. Peluncuran secara simbolik diberika kepada sembilan orang dari Depok, Bekasi dan Bogor, Jawa Barat.

Jokowi mengatakan, jumlah bantuan melalui PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar Rp1.890.000. Sementara itu, untuk bantuan pangan, setiap bulannya sebesar Rp110 ribu.

“Saya titip, uang itu betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. PKH dipakai apa saja. Untuk gizi anak, pendidikan anak,” katanya.

Jokowi meminta, progaram ini benar-benar digunakan seperlunya. Untuk kebutuhan gizi keluarga, khususunya anak-anak.

“Jangan dikasihkan suami untuk beli rokok. Jangan diminta suami untuk beli pulsa. Begitu kami tahu ada yang dipakai beli rokok, beli pulsa, kami cabut. Setuju ya,” ujar Jokowi.

Kartu itu digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras. Jokowi yakin, beras yang dijual dengan merek Beras Kita itu memiliki kualitas bagus. “Kalau dulu kan, mau tidak mau nerima, ada (beras) yang hitam ada yang cokelat,” kata Jokowi.

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini meruakan kelanjutan dari PKH yang telah disalurkan di 68 kabupaten/kota pada 2016 lalu menggunakan KKS.

Hingga kini, telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dan sudah siap menyalurkan bantuan pangan.

Pada 2017, penyaluran ini akan dilakukan serentak di 44 kota yang terdiri dari tujuh kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan tiga kota di wilayah timur.









loading...

Adapun target penyaluran pada 2017 adalah sekitar 1,286 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai Rp1,7 triliun. Target ini direncanakan meningkat signifikan pada 2018, menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan. (epr/viv)

Baca Juga:

Mendagri Diperintahkan Jokowi Untuk Konsultasi Ke MA Soal Status Ahok

ACTA Gugat Jokowi ke PTUN Karena Membiarkan Ahok Kembali Aktif Jadi Gubernur

Jokowi Rela Menanggung Dosa Ahok

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top