Loading...
Nasional

Polri Harus Bertindak Cepat dalam Kasus Penistaan Agama Ahok

Jika Polri sudah mendapatkan dua alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan saksi ahli, maka sudah bisa ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Penistaan Agama Ahok


kabarin.co, JAKARTA-Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan Bareskrim Polri harus bertindak cepat memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan pelecehan Alquran. Hal tersebut untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.

“Polisi harus gerak cepat menanggapi aspirasi masyarakat, kalau tidak dikhawatirkan masyarakat (akan) menggunakan cara-caranya sendiri seperti tindak kekerasan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/10).

Menurutnya penyidik harus segera melanjutkan kasus Ahok ini menjadi penyidikan. Dengan begitu pemeriksaan bukan hanya berhenti pada para saksi dan juga saksi ahli maka juga dapat melakukan pemeriksaan kepada Ahok.

“Jadi kalau sekarang belum masuk ke penyidikan maka dimasukkan dulu ke penyelidikan, nah nanti dipanggil sebagai saksi, Pak Ahok pun dipanggil sebagai saksi kalau sudah penyidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika Polri sudah mendapatkan dua alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan saksi ahli, maka sudah bisa ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Ia mengingatkan jika Polri lamban memproses kasus ini, dikhawatirkan justru ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat akan mengarah pada kekerasan.

“Kan sudah semua orang melaporkan, mendorong, nanti dikhawatirkan kalau polisi tidak cepat maka masyarakat akan melakukan caranya sendiri makanya polisi harus cepat,” ujarnya.

Saat ditanyakan apakah lamanya penanganan kasus ini lantaran mantan bupati Belitung Timur tengah mencalonkan diri dalam Pilkada 2017 nanti. Menurutnya, antara Pilkada dan kasus dugaan penghinaan kepada Almaidah 51 sangat jelas berbeda.

“Ini harus dipisahkan, kasus ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada, kan belum kampanye, belum apa-apa, kejadiannya kan masih jauh jadi tetap harus ditindak,” ucapnya.

Ketua MPR Percayakan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok ke Polri
Ketua MPR Zulkifli Hasan, menanggapi maraknya demonstrasi masyarakat di berbagai daerah yang diikuti ribuan massa terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan demonstrasi merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh negara, namun ia meminta demonstrasi tersebut jangan sampai merusak fasilitas umum maupun fasilitas pribadi.









loading...

”Demonstrasi boleh namun harus mengikuti peraturan yang berlaku,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menegaskan, kasus dugaan penistaan agama harus diserahkan kepada proses penegakan hukum. Ia percaya, polisi mampu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh negeri ini.

”Kita percayakan kepada Pak Kapolri,” ucapnya.

Diketahui, Ahok dilaporkan ke Bareskrim Polri, karena dianggap menghina Al-Quran dengan menafsirkan sendiri surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Setelah itu, berbagai demonstrasi terjadi di Jakarta baik oleh Ormas Islam dan kelompok masyarakat lainnya, untuk mendesak Polri menuntaskan kasus ini. (rep)

Baca juga:

DPR Desak Polri Tegakkan Supremasi Hukum atas Kasus Penistaan Agama

MUI Desak Polri Periksa dan Tangkap Ahok karena Lecehkan Kitab Suci Al-Quran

Setelah Kasus Penistaan Muncul Tafsir Surat Al Maidah 51 yang Diubah

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top