Loading...
Politik

Politisi PKS Sarankan Pemerintah dan DPR Segera Bentuk Lembaga Peradilan Pemilu



kabarin.co – Anggota Komisi III Nasir Djamil meminta pemerintah dan DPR untuk memikirkan hadirnya suatu mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu selain di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia penyelesaian sengketa terkait kepemiluan di MK bersifat sementara.

Lebih lanjut, politisi PKS itu menjelaskan pada saat MK dipimpin Hamdan Zoelva, memang ada putusan yang menyatakan selama belum ada lembaga pengadilan Pemilu maka MK yang berhak melakukan tugas tersebut.

Politisi PKS Sarankan Pemerintah dan DPR Segera Bentuk Lembaga Peradilan Pemilu

“Kalau pemerintah merasa ini sangat penting maka dilakukan segera. Jangan kemudian keputusan MK mengambang,” kata Nasir kepada di Jakarta, Selasa (3/4).

Sengketa, kata Nasir, merupakan konsekuensi dari kegiatan Pemilu itu sendiri. Maka secara moral MK memang bertanggung jawab untuk mengurangi sengketa bersama penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu.

“Sinergi antara lembaga tinggi negara dengan penyelenggara ini amat penting. Kerja samanya harus dari level pusat hingga tingkat kabupaten/kota,” ujar politisi kelahiran Medan 47 tahun lalu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan MK bukan keranjang sampah yang menjadi tempat pembuangan semua kasus penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Dalam beberapa tahun terakhir, ujar dia, sudah berlaku beberapa sistem hukum baru terkait penyelesaian pelanggaran pilkada.

“Penyelesaian sengketa bisa melalui tingkatan masing-masing,” kata Arief.

Dengan sistem tersebut, kata Arief, tidak semua persoalan masuk ke MK. Kalau ada politik uang selesaikan di sentra penegakkan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Jika terkait persoalan penyelenggara pemilu, ada DKPP. Kemudian, jika ada pencalonan yang tidak benar, maka ada Pengadilan Tata usaha Negara.

“Dalam dua tahun ini kinerja KPU dalam menyelenggarakan pilkada sudah luar biasa dan penyelesaian sengketa di bawah sudah berjalan dengan baik,” ujarnya. (arn)

Baca Juga:









loading...

Calon Wapres dari PKS Akan Lengkapi Prabowo

PKS Tolak Ajakan Gabung Koalisi Jokowi di Pilpres 2019

PKS: Mayoritas Masyarakat Ingin Presiden Baru Tahun 2019

Calon Wapres dari PKS Akan Lengkapi Prabowo

Artikel menarik lainnya untuk anda

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top