Loading...
Metro

Politikus PDIP, Plt Gubernur DKI Bisa Lebih Baik dari Ahok

arteria dahlan

Tentunya yang menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta nanti pastinya orangnya mumpuni dan punya kualifikasi, bahkan lebih dari Ahok.

Politikus PDIP Arteria Dahlan

kabarin.co, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menegaskan, kewajiban cuti kampanye calon kepala daerah dari pejawat tidak melanggar konstitusi. Sebab, cuti tidak menghilangkan masa jabatan.

“Cuti kampanye tidak menghilangkan masa jabatan, jadi tidak melanggar hak konstitusional,” kata Arteria Dahlan menanggapi uji materi pasal UU Pilkada tentang kewajiban cuti kampanye, yang dilayangkan kandidat calon pejawat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Mahkamah Konstitusi.

Ahok menggugat pasal dalam UU Pilkada yang mewajibkan cuti kampanye bagi calon pejawat. Ahok menyatakan enggan melakukan kampanye sehingga merasa tidak perlu mengambil cuti. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku ingin mengawal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca Juga  PAN Segera Umumkan Calon Penantang Ahok di Pilkada DKI

Menurut Arteria, cuti kampanye tidak menghilangkan masa jabatan seorang Ahok. Arteria juga mengimbau Ahok tidak perlu khawatir, pelaksana tugas gubernur akan bermain anggaran, sebab pelaksana tugas yang dipilih pasti ditentukan dengan penuh pertimbangan.

“Tentunya yang menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta nanti pastinya orangnya mumpuni dan punya kualifikasi, bahkan lebih dari Ahok,” kata dia.

Baca Juga  Habiburokhman "Berkicau" 1 Juta KTP Klaim Sepihak

Arteria meminta Ahok patuh terhadap ketentuan undang-undang yang mewajibkan calon pejawat mengambil waktu cuti untuk melakukan kampanye. Menurut Arteria, kampanye adalah substansi dari pilkada yang harus dilaksanakan.

“Kampanye adalah forum komunikasi politik di mana pasangan calon memperkenalkan diri, visi-misi, dan program. Ini kewajiban hukum, bukan hak, jadi tidak bisa Ahok mengatakan tidak mau menggunakan hak untuk berkampanye. Kalau tidak melaksanakan kampanye artinya tidak melaksanakan tahapan pilkada dan bisa didiskualifikasi,” jelas Arteria. (rep)

Baca Juga  Kebakaran Ruko di Cipulir, Sepasang Suami Istri Lanjut Usia Tewas

Baca juga:

Tak Mau Ambil Cuti Kampanye dalam Pilgub, Tanda Ahok Mau Main Curang

Ahok Tak Mau Cuti Walau Maju Sebagai Cagub

Apa Senjata Pamungkas Ahok Dalam Sidang Lanjutan Gugatan Uji Materi UU Pilkada Di MK?

Loading...

Terpopuler


To Top