Loading...
Politik

Politik Kardus Selalu Mengancam Masa Depan Politik Indonesia



kabarin.co – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyebutkan secara spesifik mengenai mahar politik. Dalam kenyataannya persoalan mahar politik selalu muncul dalam dinamika politik nasional.

Di dalam UU, kata Adi, hanya terdapat kata ‘imbalan berupa uang untuk’ yang kemudian diasosiasikan dengan mahar. Artinya tidak ada pasal khusus yang membahas mahar politik, tapi hanya masuk dalam sub bab mengenai larangan kampanye.

Politik Kardus Selalu Mengancam Masa Depan Politik Indonesia

“Kalau serius menjerat politik uang maka UU harus punya pasal serius menjerat pasal mahar ini,” kata Adi Prayitno dalam diskusi Lembaga Studi Politik Indonesia (LSPI) di Jakarta, Sabtu (15/9).

Untuk mencari solusi atas politik kardus Adi menilai harus dilakukan beberapa pendekatan. Pertama, kata dia, adalah pendekatan regulasi yang lebih detail terhadap persoalan mahar politik. Harus ada pasal yang jelas serta kata-kata deifinitif yang menjabarkan mahar politik.

Kemudian pendekatan terhadap elit politik dengan mendorong penguatan pakta integritas terkait mahar politik. Menurut Adi proses politik rentan dibajak kekuatan modal. Politik berbiaya tinggi, kata dia, membuat hanya orang kaya saja yang menceburkan diri ke dalam politik.

“Ketika orang kaya itu terpilih, maka balas budinya harus dibayar saat orang yang kaya raya itu menjabat,” ujar Adi.

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani Sya’roni menilai politik kardus terbagi tiga golongan yakni politik kardus prabayar, politik kardus pasca bayar dan politik kardus cash dan carry.

Sebelum politik kardus terhadap Sandiaga Uno, kata Sya’roni, juga pernah muncul kasus kardus durian yang melibatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

“Pijakan kardus politik ini bisa menjadi antisipasi kita memasuki dugaan money politics terkait dana kampanye. Kita tahu kampanye mulai 23 September mendatang,” ujar Sya’roni. (Arn)









loading...

Artikel menarik lainnya untuk anda

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top