Loading...
Nasional

Perang Melawan Korupsi Jalan Terus



kabarin.co – Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai bangsa Indonesia masih berjuang keras dalam menegakkan komitmen perang terhadap korupsi. Itu terlihat dari langkah progresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengumumkan 26 mantan koruptor yang hak politiknya dicabut pada Selasa (18/9).

Langkah KPK menurut Ujang merupakan bagian dari grand design bangsa Indonesia melawan praktik korupsi yang telah menyengsarakan bangsa dan negara. Sasaran utama dari perang melawan korupsi adalah partai politik yang menurut Ujang harus dipaksa untuk ‘bersih-bersih’ dan ‘membersihkan’ diri.

Perang Melawan Korupsi Jalan Terus

“Karena parpol adalah satu-satunya institusi yang diperbolehkan secara konstitusional menata negara. Kalau parpol kotor maka kita semua terancam,” kata Ujang di Jakarta, Rabu (19/9).

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan 26 orang yang hak politiknya dicabut ada yang menjabat sebagai Ketua Umum dan pengurus partai politik, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

“Tentu kita semua berharap Indonesia bisa mewujudkan politik yang lebih bersih dan berintegritas ke depan sehingga berdampak kepada kemajuan bangsa,” ujar Febri.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima salinan putusan Mahlamah Agung (MA) yang membatalkan PKPU Pencalonan terkait napi koruptor mencalonkan diri sebagai caleg. Ini artinya KPU akan menjalankan putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU memuluskan langkah napi koruptor untuk nyaleg.

“Meski demikian kami tetap berharap parpol menarik bacaleg mereka yang mantan napi koruptor. Publik tentu menunggu komitmen pakta integritas parpol,” kata anggota KPU Wahyu Setiawan.

Direktur Perludem Titi Anggraeni mengatakan pencabutan hak politik bagi terpidana koruptor sebagai sinyal penguatan demokrasi. Akibatnya, kata Titi, parpol dipaksa menggerakkan dinamika partai untuk menciptakan kader-kader politik yang anti korupsi dan bersih.

“Saya kira publik akan mendukung penuh jika memang demikian,” kata Titi. (arn)

Baca Juga:









loading...

PNS Terbukti Korupsi Bisa Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

Nekad Mengusung Caleg Koruptor, Parpol Hadapi Resiko Elektabilitas

MA Batalkan Peraturan KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg

Artikel menarik lainnya untuk anda

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top