Loading...
Nasional

Pengamat Kritik Latihan Semi Militer antara TNI Bersama Ormas

TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara dan elemen pemersatu karena TNI dituntut menjaga kebhinekaan.

Latihan Bela Negara/instagram

kabarin.co, JAKARTA-Pelatihan semi militer yang diberikan oleh TNI kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) perlu ditinjau ulang, demikian dikatakan Pengamat Militer Mufti Makarim menanggapi beredarnya foto latihan bersama antara TNI dengan ormas Front Pembela islam (FPI) di Kabupaten Lebak, Banten pada kamis 5 januari 2017 lalu.

Pelatihan seperti itu dikhawatirkan dapat menimbulkan perilaku militeristik dari anggota ormas-ormas semacam FPI. “Kalau saya enggak lihat soal FPI atau bukan, tapi pelatihan semi militer ke ormas manapun itu mesti ditinjau ulang.”

Mufti juga mempertanyakan apa alasan dan tujuan pelatihan bela negara yang diberikan TNI kepada para ormas, selain itu ia juga mempertanyakan jejak rekam ormas yang diberi pelatihan bela negara.

Meski demikian, menurut Makarim, pelatihan bela negara oleh TNI kepada ormas-ormas manapun boleh-boleh saja namun tanpa embel-embel latihan berbau militeristik.

Program tanpa konsep jelas
Sementara Ketua Setara Institute Hendardi mengecam pelatihan bela negara Kodam III Siliwangi kepada anggota Front Pembela Islam di wilayah Banten.

“Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara?” kata dia dalam keterangan tertulisnya Senin (9/1/2017).

Menurutnya Pendidikan Bela Negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI. Hal ini juga mempertegas sejumlah kritik terhadap Kemenhan RI dan TNI tentang program Bela Negara ini.

Pelatihan TNI tersebut, sambung Hendardi, kian mempertegas dugaan adanya ‘hubungan mesra’ TNI dengan kelompok radikal semacam FPI.

TNI mengalami disorientasi dan berkepribadian ganda
Ia lantas menilai TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara dan elemen pemersatu karena TNI juga dituntut berkontribusi menjaga kebhinekaan.

Dari segi legalitas tindakan TNI melatih FPI bukanlah pelanggaran, namun secara politik dan etis tindakan itu dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru, ungkap Hendardi selanjutnya.

Ia menduga, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mengetahui tindakan TNI ini, termasuk apa yang menjadi agenda sesungguhnya dari TNI.

“Sejak aksi 411 dan 212 saya termasuk yang mendesak agar Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran,” ungkap dia.

Jika benar TNI berkolaborasi dengan FPI, maka pertemuan antara militerisme dan Islamisme akan memiliki daya destruktif lebih serius pada demokrasi kita, tambah Hendardi. “Jokowi tidak bisa terus berpangku tangan menghadapi situasi ini,” tegasnya. (mfs)

Baca juga:

TNI Ajak FPI Latihan Bela Negara, Dandim Lebak Langsung Dicopot

Penolakan FPI oleh Tim Relawan Ahok Tidak Diminati Peserta CFD

Politisi PDIP Katakan Agus-Sylvi ada Konsesi Politik dengan FPI, Timses Membantah

Loading...

Terpopuler


To Top