Loading...
Politik

Pemutaran Film G30SPKI Didukung Ormas, Sejarawan UI : Tidak Perlu Dibahas Lagi

kabarin.co – Kewajiban putar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30SPKI sudah distop sejak rezim almarhum Presiden Suharto lengser, diberhentikannya aturan tersebut karena sudah langgar pihak sebagai propaganda.

Film itu diputar kembali belakangan digaungkan ormas keagamaan, desakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab, merasa film tersebut untuk kuatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, dia merasa tanggal 30 September film G30SPKI diputar ulang,

“Tapi setelah reformasi disetop itu film,” ungkap Rizieq di Jakarta, Sabtu kemarin.

Hal tersebut dimunculkan setelah banyak yang sebut dia sosok anti Pancasila dan pemerintah. Rizieq melawan balik. Dia tantang pemerintah untuk kembalikan aturan kewajiban diputarnya Film G30SPKI.

Rizieq tuduh belakangan pengetahuan pengkhianatan PKI dewasa sangat sedikit. Itu dihapus dalam kurikulum pelajaran.
“Saya protes kenapa itu dihapus kita minta itu ditayangkan kembali biar semua tahu. Gara-gara diprotes saya dianggap anti-Pancasila anti-Pemerintah. Kok pemerintah ini gagal paham melulu,” tegasnya.

Film G30SPKI dikerjakan tahun 1984, dan ditayangkan di TVRI dan televisi swasta setiap malam 30 September, film hampir empat jam ini ditayangkan pukul 21.00 WIB. Warga Indonesia diingatkan terus tentang kengerian di Lubang Buaya.

Tahun 1998, Soeharto tumbang banyak yang kritik film G30SPKI, Film ini dianggap penuh propaganda Soeharto, Purnawirawan TNI AU (PPAU) yang surati Menteri Penerangan Yunus Yosfiah.

Marsekal atau Jenderal TNI AU tidak terima TNIA AU seperti iktu G30SPKI.

“Mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal Saleh Basarah yang menelepon menteri penerangan dan menteri pendidikan. Itulah akhirnya kenapa film itu tidak ditayangkan lagi per 1 Oktober 1998,” beber sejarawan Asvi Warman Adam saat berbincang  beberapa waktu lalu.

Sejarawan Universitas Indonesia (UI) Anhar Gonggong menganggap pemutaran kembali film G30SPKI tidak perlu dibicarakan. Anshar melihat pemutaran film tidak baik lagi.

“Ya film itu kan banyak yang mengungkapkan bahwa Soeharto melanggar HAM. Jadi bagaimana orang menyaksikan, kalau tayangan kurang etis,” kata Anhar saat dihubungi merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Walau demikian, Anhar serahkan semuanya ke Pemerintah untuk ambil sikap.

“Jadi serba susah juga untuk pemerintah. Jadi paling tidak saya usulkan bukan penayangan, tapi ajarkan sejarah yang baik dan benar untuk masyarakat,” kata Anhar.

Menurut Anhar, Pemerintah harus tanamkan edukasi warga tentang pentingnya sejarah sejak duduk di Kelas IV SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, mereka ajarkan sejarah secara benar.
“Karena itu, kalau ditayangin lagi? Pemerintah harus menghitung baik buruknya jika ditayangkan lagi. Saya menerima saja keputusan pemerintah, tapi intinya pemerintah harus mengajarkan sejarah yang baik dan benar,” terangnya. (nap/mer)

Baca Juga:

Polisi Takut Habib Rizieq Kerahkan Massa FPI :Kami Punya Hak Untuk Datang

Sukmawati Protes Habib Rizieq di Bandung Ajak Warga Perjuangkan Pancasila

Habib Rizieq Ditingkatkan Statusnya Tinggal Tunggu Jadi Tersangka

 

 

 

Loading...

Terpopuler


To Top