Loading...
KabarEkonomi

Pemerintah Menarik Utang untuk Memenuhi Kebutuhan Belanja pada Awal Tahun

ciricara


kabarin.co – Jakarta, Pada 2016, pemerintah menarik utang lebih dulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar pada awal tahun. Seiring dengan arah kerja pemerintah yang ingin memompa realisasi belanja lebih cepat lewat pembangunan infrastruktur.

Bagaimana dengan tahun 2017?

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Robert Pakpahan menyatakan skema tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terulang lagi. Meskipun harus melihat hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tergantung lah kondisinya, posibility-nya sih ada,” ungkap Robert di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Penarikan utang lebih cepat memang dikarenakan penerimaan negara saat awal tahun masih cenderung rendah. Khususnya pajak, yang baru terealisasi cukup besar ketika Maret dan April. Sementara dana harus tersedia untuk memenuhi belanja.

“Awal tahun Januari itu kan duluan lah, ada bayar gaji bayar DAU (Dana Alokasi Umum) ke daerah jadi besar juga,” terangnya.

Ada beberapa pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pertama adalah sisi kebutuhan anggaran belanja pada awal 2017. Ini menentukan besaran surat berharga yang akan diterbitkan oleh pemerintah.

“Kita lihat dulu kebutuhan 2017 bagaimana angkanya,” jelas Robert.

Kedua, kondisi pasar keuangan global dan domestik saat akhir tahun 2016 dan awal 2017. Sebelumnya penerbitan surat berharga dilakukan pada Desember 2015.

Market bakal kondusif apa nggak? Jangan sampai kalau kita menduga market di awal Januari kelihatan memburuk, mendingan ambil sekarang,” paparnya.









loading...

Pertimbangan ketiga adalah realisasi dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Bila target yang ditetapkan tercapai, menurut Robert dana yang tersedia bisa mencukupi belanja di awal tahun.

“Seandainya uang tax amnesty banyak dari sisi anggaran kemungkinan perlu atau tidak kita putuskan Desember lah,” ujarnya.

Robert memungkinkan surat utang yang diterbitkan dalam bentuk valuta asing berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau Global Bond maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara private placement. Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Bisa saja dimungkinkan. Kita lihat nanti,” sebut Robert.(det)

Baca Juga:

Pemerintah Yakin Ekonomi RI Akan Tumbuh Lebih Pesat di 2017, Berikut Alasannya!

HUT RI 71th: Bahaya Laten Penjajahan Gaya Baru, Susi Minta Semua Rakyat Waspada!

Biaya Proyek Pengembangan Blok Masela ini di Prediksikan Mengalami Penurunan

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top