Loading...
Keuangan

Pembentukan Holding BUMN, Menkumham Bakal Kaji Lebih Dalam

cp:istimewa

kabarin.co – Presiden Joko Widodo menegaskan akan membentuk sinergi sejumlah perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Sinergi dalam bentuk holding ini diperlukan untuk memperkuat investasi.

Jokowi mengatakan, pembentukan induk usaha ini bukan untuk menghilangkan BUMN. Bukan juga untuk melakukan privatisasi seluruh perusahaan BUMN.

Kementerian Hukum dan HAM belum memberikan lampu hijau bagi Kementerian BUMN untuk membentuk holding, salah satunya menjadikan Pertamina Holding Company yang membawahi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, pembentukan holding BUMN masih harus melewati proses yang panjang. Banyak hal yang harus dibahas agar aspek hukumnya kuat.

“Proses holding Belum. Masih dalam pembahasan dari berbagai aspek masih kita lihat dulu, pelan-pelan. Dari aspek company-nya, aspek hukumnya, slow but sure,” ujar Yasona di Kemenko Perekonomian, akhir pekan lalu.

Menurutnya, Kemenkumham baru akan menandatangani rumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk dibawa ke Presiden setelah semua kajian tuntas.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho mengatakan, proses holding akan dikomunikasikan juga ke DPR. Dia menjelaskan, saat ini sosialisasi masih dilakukan pemerintah.

“Kita sosialisasi dulu supaya nanti clear, tapi RPP nya tetap di proses, tapi ditandatangani presiden setelah semua beres,” kata Sonny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan setidaknya ada enam holding BUMN yang akan terbentuk.

“Tahun ini saya sudah targetkan harus ada ‘holding-holding’ paling tidak enam (perusahaan),” kata Jokowi seperti ditulis Antara, Kamis (31/3).

Menurut Jokowi, pembentukan holding diperlukan untuk memperkuat investasi dan memudahkan permodalan bagi BUMN.

Jokowi meminta sejumlah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor serupa dapat bersinergi untuk memperkuat modal, tidak bekerja sendiri-sendiri. Dia juga menyarankan agar sejumlah bank pembangunan daerah dapat saling membantu.

“DKI dengan kekuatan yang besar, Bank DKI, bisa membantu BPD-BPD yang lain kalau itu ada,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan sejumlah dana yang berada di bank-bank BUMN perlu digerakkan ke sektor-sektor produktif atau riil. Dia berharap jika nantinya sejumlah bank itu bersinergi maka akan menggerakkan dana yang ada agar lebih produktif dan memberikan margin yang lebih besar kepada perusahaan dan juga kepada sektor riil masyarakat.

“Tidak bisa lagi (dana) kita taruh harus seperti itu dan hanya mengharapkan bunga yang tinggi. Menurut saya bukan pendidikan yang baik dan ini harus diubah,” tegas Presiden.

Presiden mengharapkan dengan demikian terjadi sinkronisasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan sektor riil agar tepat sasaran.(mer)

Baca juga:

BUMN Jual 158.500 Ton Gula ke Bulog Jelang Idul Adha

Indonesia Harus Meningkatkan Kompetensi SDM Untuk Bersaing di Era MEA

Sri Mulyani: Pemerintah Kemungkinan Akan Menambah Jumlah Utang Pada Tahun 2017

Loading...

Terpopuler

To Top