Loading...
Nasional

Mutasi Dibatalkan, Pangkostrad Tetap Ingin Pensiun Dini



kabarin.co – Jakarta, Panglima TNI Marseka Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi 16 perwira tinggi (Pati), termasuk Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi. Letjen Edy pun angkat suara.

“TNI itu punya aturan baku, kalau saya sebagai perwira tinggi itu ada istilah wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi),” ujar Letjen Edy di Markas Divisi I/Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (20/12/2017).

Mutasi Dibatalkan, Pangkostrad Tetap Ingin Pensiun Dini

Letjen Edy mengungkapkan, tuntasnya seorang komandan memimpin pasukannya adalah saat serah terima jabatan (sertijab) dengan penggantian. Hal itu diawali dengan Surat Keputusan Panglima (Skep) dan Perintah Pelaksanaan (Prinlak).

“Tuntasnya menjabat seorang komandan itu adalah serah terima jabatan diawali dengan Skep, Prinlak, kalau di AD, (ada dari) KSAD,” jelasnya.

Sekedar mengetahui, Letjen Edy dimutasi dari jabatan Pangkostrad dari SK Panglima TNI yang pada tanggal 4 Desember lalu masih dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantyo. Tapi lantaran usai itu ada pergantian Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto, maka Skep Prinlak itu belum diberikan oleh KSAD Jenderal Mulyono.

“Belum ada Prinlak dari KSAD dan sertijab yang sebagai irupnya adalah KSAD. Dengan itu terjadi berarti belum sah, dengan demikian siapa yang bisa mengesahkan? Adalah Panglima TNI yang saat ini menjabat,” terang dia.

Letjen Edy mengatakan masalah mutasi terhadap Pati merupakan wewenang Panglima TNI. Untuk saat ini, dia tetap melaksanakan perintah tersebut.

“Perkara ditunjuk dianulir ditunda. Itu wewenang beliau. Berarti saya nggak jadi dong? Nggak bisa nggak jadi kembali ke diri saya. Selama saya bertugas TNI itu adalah wewenang atasan saya,” tegas Letjen Edy.

Kendati demikian, jenderal bintang tiga ini mengaku tetap akan pensiun dari TNI. Niatnya untuk maju sebagai cagub Sumatera Utara tak terbendung lagi.

Namun apakah Panglima TNI sudah mengizinkan?









loading...

“Nggak bisa diizinkan. Persyaratannya adalah pensiun dini. Pensiun dini sudah dilakukan,” jawab Letjen Edy.

Ketua PSSI ini menuturkan, apa yang dianulir Marsekal Hadi adalah mutasi Pati, bukan soal pensiun dininya. Sebab pengajuan pensiun dini adalah hak dari setiap prajurit yang sudah memiliki syarat.

“Yang dilakukan Panglima adalah jabatan Pangkostrad. Kalau jabatan politik beliau sudah mengizinkan. Perlu anda ketahui semua saya sudah final,” ungkapnya.”Pensiun dini adalah hak prerogratif saya. Sudah bulat hati saya untuk jadi gubernur Sumut 2018 apabila dipilih rakyat Sumut,” imbuh Letjen Edy.

Menurut Pangkostrad, dia mengajukan pensin dini saat Panglima TNI masih Jenderal Gatot. Tapi itu disebut dia tak ada hubungannya antara struktural dan pensiun dini.

“Wewenang Panglima TNI itu pada jabatan-jabatan struktural TNI. Makanya saat ini Skep 4 Desember dianulir karena perlu dievaluasi. Tapi kalau saya ngundurin diri, bukan itu urusannya,” papar Letjen Edy.

Pembatalan mutasi 16 Pati tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017.

Dalam surat keputusan itu disebutkan perubahan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantyo pada 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI atas nama 84 perwira tinggi TNI, termasuk Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi. (epr/det)

Baca Juga:

Panglima TNI Marsekal Hadi Batalkan Keputusan Jenderal Gatot Terkait Mutasi 16 Perwira Tinggi

Pangkostrad Tutup Latihan Pembentukan Taipur VII Kostrad

Pangkostrad Tutup Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang IV TA. 2017

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top