Loading...
Nasional

Muhammadiyah: Gelar Perkara Terbuka Jangan Mengaburkan Masalah Utama

Gelar perkara terbuka selain harus sesuai koridor hukum, juga jangan sampai menimbulkan masalah baru yang menyebabkan kontroversi dan kaburnya masalah utama.

Massa Aksi 4 November di Bundaran Bank Indonesia



kabarin.co, JAKARTA-Menindak lanjuti tuntutan peserta aksi demo 4 November dan instruksi Presiden seperti yang dikatakan Wapres ketika menerima utusan pengunjuk rasa, polisi langsung bergerak cepat memproses kasus Ahok yang sebelumnya terkesan bertele-tele dan mengulur-ulur waktu, Senin kemarin (7/11) Ahok mulai diperiksa Bareskrim dimana ia dicecar dengan puluhan pertanyaan oleh penyidik.

Selanjutnya polisi akan melakukan gelar perkara terbuka atas kasus dugaan penistaan agama ini dalam pekan mendatang, demikian seperti yang dikatakan oleh Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto pada Senin (7/11).

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, gelar perkara terbuka oleh Kepolisian Indonesia terhadap kasus dugaan penistaan agama itu jangan mengaburkan masalah dan menimbulkan persoalan baru.

“Gelar perkara terbuka selain harus sesuai koridor hukum, juga jangan sampai menimbulkan masalah baru yang menyebabkan kontroversi dan kaburnya masalah utama,” kata Haedar Nashir, lewat keterangannya, di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurut dia, akan besar risiko dan pertaruhannya ketika kasus itu tidak sejalan dengan esensi keadilan hukum dan aspirasi umat Islam yang merasa keyakinan agamanya ternodai.

Maka dari itu, dia ingin pemerintah cermat dan seksama menangani kasus dugaan penistaan agama itu sebagai akar tunjang penyebab suasana kehidupan kebangsaan menjadi keruh dan mengalami eskalasi keresahan yang luas.

“Tegakkan hukum secara cepat, tegas, dan transparan secara konsisten sebagaimana janji pemerintah,” kata Nashir.

Kepolisian Indonesia, katanya, jangan melakukan interpretasi yang dapat meningkatkan ketidakpuasan penanganan kasus penistaan agama.

Di sisi lain, Nashir menghargai langkah pemerintah agar Kepolisian Indonesia untuk melakukan proses hukum yang cepat, tegas dan transparan, serta tidak akan melakukan intervensi.

Kendati demikian, dia menyayangkan Istana Merdeka tidak mengimbangi hal itu dengan proses komunikasi publik secara cepat dan terbuka.








loading...

Indikasinya ketidaksediaan Presiden Joko Widodo menemui perwakilan demonstran 4 November itu, melainkan mengutus Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Jokowi malah melakukan kunjungan kerja ke tempat lain.

“Kini dan ke depan pemerintah agar lebih responsif dan menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam menampung dan merespon aspirasi umat Islam sebagai kekuatan mayoritas yang kurang terakomodasi kepentingan strategisnya,” tuntasnya. (mfs)

Baca juga:

Kabareskrim: Pemeriksaan Terhadap Ahok Dilakukan Lebih Detil

Setelah 9 Jam, Ahok Dicecar 40 Pertanyaan Penyidik

Jaket Bomber Jokowi, dari Casual, Trendy, Pakaian Darurat dan Simbol Meremehkan Demo

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top