Loading...
Nasional

Modus Korupsi KTP Elektronik Jangan Terulang di 2018



kabarin.co – Hampir sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Merujuk Laporan Tahunan KPK 2016 dan 2017, sektor PBJ merupakan titik rawan tindak pidana korupsi di samping sektor perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah serta pelayanan perizinan.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyebut kasus korupsi KTP Elektronik merupakan salah satu contoh korupsi di sektor PBJ di Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi KTP Elektronik mencapai Rp2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar Rp5,9 triliun.

Modus Korupsi KTP Elektronik Jangan Terulang di 2018

“Artinya hampir 50 persen dana proyek KTP Elektronik ini dikorupsi,” kata Abraham.

Korupsi KTP elektronik melibatkan sejumlah anggota Dewan, Ketua DPR dan pengusaha. Contoh lain kasus korupsi PBJ adalah korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang

Kasus ini dikenal dengan Kasus Hambalang yang mencuat ke permukaan beberapa tahun lalu yang menelan kerugian sebesar Rp706 miliar.

Korupsi PBJ paling banyak terjadi pada lima tahapan atau proses. Pertama tahap perencanaan anggaran; kedua tahap perencanaan-persiapan PBJ Pemerintah; ketiga tahap pelaksanaan PBJ Pemerintah; keempat tahap serah terima dan pembayaran serta tahap pengawasan dan pertanggungjawaban.

“Korupsi di sektor PBJ mengakibatkan tiga hal yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara serta rendahnya nilai manfaat yang didapatkan,” pungkas Abraham. (arn)

Baca Juga:

Abraham Samad Meminta Publik Cegah Kebocoran APBN 2018

Sepuluh Daerah Tergolong Rawan Korupsi Pilkada Serentak 2018









loading...

Miris! Imas, Bupati Subang Ketiga yang Terjerat Kasus Korupsi

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top