Loading...
KabarEkonomi

Menteri Rini Gerayangi BUMN : 30 Persen Buat 2019




kabarin.co –Tiap rezim punya caranya sendiri untuk mengumpulkan pundi-pundi harta  agar kekuasaannya “awet” bertahan. Mereka biasa namakan “ongkos politik”. Dalam situasi politik yang mengagungkan materialisme, dipercaya politik memerlukan biaya besar untuk memenangkan pertarungan dalam sebuah pemilihan umum.

Mengumpulkan ongkos politik biasa dilakukan oleh para pembantu rezim yang tengah berkuasa atau oleh tim siluman atau “bandar” tertentu. Akhirnya, beda tipis antara mengumpulkan ongkos politik, suap, pemerasan atau korupsi.

Nah, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla ini, salah seorang yang mengumpulkan ongkos politik adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Dua tahun menjelang pemilihan umum, Menteri Rini sudah siap-siap mengumpulkan pundi-pundi itu. Dalam tim pemenangan Jokowi-JK, Rini memegang peranan kunci bersama Luhut Binsar Panjaitan. Tak salah jika terdengar kabar tak sedap hubungan “khusus” Rini dengan Luhut. Namun, terlepas dari itu. keduanya memang pengumpul pundi-pundi untuk ongkos politik.

Menteri Rini, menurut informan indonesiapolicy.com sudah mematok agar setiap BUMN menyetor 30 persen setiap pendapatannya. Menurut informan itu 30 persen yang diminta Rini untuk ongkos politik 2019 nanti. Namun, saat ini belum jelas apakah yang 30 persen untuk ongkos politik itu, mendukung Presiden Jokowi terpilih kembali pada 2019 nanti, atau ongkos itu untuk kepentingan Rini dan kelompoknya, mendukung calon penguasa baru yang lebih mungkin tingkat keterpilihannya dibanding Jokowi.

Maklum, banyak orang mengetahui Rini yang pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Industri pada kabinet Gotong Royong saat Megawati Sukarnoputri berkuasa ini pandai manuver dan bisa segera switch (pindah) ke lain penguasa. Rini yang dulu dekat dengan Megawati, kini justru menjauh dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia, sejak memegang pos Menteri BUMN, tak mau “diganggu” oleh partai berlambang banteng moncong putih itu. Apa karena Rini punya agenda lain di tahun 2019?

Yang jelas, pos Menteri BUMN tidak lagi sekedar kementerian ‘pelengkap’ apalagi sebagai “pelengkap penderita”. Kementerian BUMN  ini kini beralih sebagai pusat kekuasaan penting dalam sistem pengelolaan bangsa dan negara, terutama rezim yang berkuasa. Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno dalam peringatan dua tahun Nawacita, tahun lalu, saat ini terdapat 118 perusahaan BUMN yang memiliki peran dan potensi ekonomi dan bisnis yang cukup signifikan. Kementerian BUMN mengelola aset negara sebesar 4.600 triliun rupiah. (indonesiapolicy.co)

Baca Juga:

MUI Marah Kepada Anggota Pengurus Soal Pertemuan Presiden Israel Tanpa Izin

Kebersamaan 3 Kandidat Jelang Debat Kedua

Polisi Takut Habib Rizieq Kerahkan Massa FPI :Kami Punya Hak Untuk Datang








loading...

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top