Loading...
Politik

Mendagri Tjahjo Kumolo Nonaktifkan Gubernur DKI, Karena Menjadi Terdakwa




kabarin.co- Mendagri Tjahjo Kumolo segera menonaktifkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok dicopot karena telah memiliki bukti, terdakwa, di dalam pidana kasus Penistaan Agama. Dalam proses tersebut, Kemendagri akan tunggu surat dari Kejaksaan, perihal Penetapan Terdakwa.

Kemudian, sehabis Ahok selesai, mantan Bupati, belitung tersebut tidak dapat kembali bekerja di Balai Kota, kemudian saat Kemendagri menyetopnya, setelah PDIP kena dampak kasus tersebut.

Setelah, jabatan DKI tersebut akan diisi oleh PDIP pusat, wakilnya Djarot, yang juga akan menjadi calon wakil Gubernur yang dampingi Ahok di Pilgub DKI 2017. Djarot tersebut memimpin Jakarta sampai Oktober 2017.

Ketua PDIP, Sukur Nababan, hormati putusan dicopotnya Ahok itu, karena dilakukan menurut hukum yang berlaku.

“PDI Perjuangan tentu hormati proses hukum yang berlangsung selama itu di dalam koridor dan diatur UU tentu kita hormati itu. Tapi juga dalam proses hukum jangan diintervensi siapa pun termasuk kelompok-kelompok,” kata Sukur saat dihubungi. Senin (19/12).

Akan tetapi, PDIP sangat menyayangkan hal tersebut, walaupun Djarot yang memimpin Jakarta, bukan berarti PDIP diuntungkan, Ahok dan Djarot akan disandingkan dengan PDIP.

“Persepsinya salah. Kami mengusung Ahok-Djarot tanpa melihat Ahok darimana, Djarot darimana. Artinya kami anggap dua ini kader PDIP yang ikut membunyikan ideologi kami. Kita form mereka berdua dari PDIP,” tegas Sukur.

Ia mengatakan, PDIP tidak mau ambil untung dalam proses tersebut, karena masyarakat kepada PDIP adalah untuk membangun Jakarta, bukan demi Politik.

“Kita tidak ada urusan dengan itu, tidak ada kalkulasi dengan itu. Kalau kita berkalkulasi dan itu tentu kita tidak akan melakukan hal seperti itu,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Mendagri menyatakan, diberhentikannya Ahok dilakukannya sehabis masa kampanye Ahok selesai.








loading...

“Begitu cutinya nanti habis kita berhentikan,” ujar Tjahjo Kumolo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala BNN dan Panglima TNI di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (116/12).

Tjahjo kemudian menyatakan, kepada yang sedang jalankan persidangan, diharapkan dibebaskan dalam jabatannya, supaya tidak ambil kebijakan dan dapat serius jalani sidang.

“Kecuali operasi tangkap tangan korupsi. Kalau operasi tangkap tangan, gubernur, bupati, walikota, termasuk juga saya, langsung diberhentikan,” jelas Tjahjo. (nap/mer)

 

Baca Juga:

Ahmad Taufik: Kasus Ahok Bisa Naik Berkat Keberanian Kapolri Tito Menurunkan 27 Penyidik

Kalangan DPR Minta Kejaksaan Menunjukkan Keseriusan Dalam Menangani Kasus Ahok

Tokoh AJI: Tak ada Materi Asusila atau Kekerasan, Kasus Ahok Bisa Disiarkan Secara Langsung

 

 

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top