Loading...
KabarUtama

Mantan Napi Koruptor Dilarang ‘Nyaleg’ Semakin Menguat Dalam Rancangan PKPU



kabarin.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikeras mengenai aturan larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg). Persoalan ini mengemuka saat KPU menggelar uji publik Rancangan Peraturan KPU (PKPU) di Jakarta, Kamis (5/4).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan sebagai penyelenggara KPU memiliki hak untuk diskresi terkait norma baru berdasarkan prinsip penyelenggara Pemilu yang baik, profesional dan bersih. Sementara aturan tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam undang-undang.

Mantan Napi Koruptor Dilarang ‘Nyaleg’ Semakin Menguat Dalam Rancangan PKPU

“Kita inginkan masyarakat memilih orang yang relatif bersih dan baik. Karena mantan koruptor tentunya bermasalah dan sudah terbukti banyak koruptor yang mengulang tindak pidananya di kemudian hari,” kata Arief Budiman.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan KPU akan kembali mengkaji lebih dalam rumusan Rancangan PKPU yang mengandung unsur larangan terhadap napi koruptor ‘nyaleg’ tersebut. Usai uji publik KPU akan melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR sebelum menatapkan PKPU Pemilu 2019.

“Kita ingatkan kembali bahwa parpol harus punya mekanisme menyaring caleg. Selama ini parpol dituduh sebagai sarang koruptor karena mengusung napi mantan koruptor,” ujar Hasyim.

Mantan Anggota KPU Hadar Nafis Gumay menilai keinginan KPU untuk melarang mantan napi koruptor ‘nyaleg’ sebagai sebuah kemajuan. Hadar yakin keputusan itu mendapat dukungan penuh publik sebagai elemen yang akan menentukan pilihan nanti.

“KPU teruskan gagasan ini menjadi PKPU karena publik akan mendukung. Konsultasi di DPR sifatnya saran dan tidak keharusan KPU mematuhi,” kata Hadar. (arn)

Baaca Juga:

KPU Bakal Langsung Pecat Ketua KIP Aceh Jika Terbukti ‘Nyabu’

Yusril Siap Lawan KPU









loading...

Berkas Pendaftaran Ditolak, Partai Idaman Laporkan KPU ke Bawaslu

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top