Loading...
Nasional

LSM Meminta Pemerintah dan DPR Tarik Pembahasan RKUHP untuk Dikaji Ulang




kabarin.co – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak terdapat permasalahan dalam perumusan pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dari 22 tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP, 14 jenis tindak pidana khusus masuk ke dalam rumusan delik RKUHP. Secara umum Aliansi LSM menganalisis setidaknya empat tindak pidana khusus yang terganggu atau mundur penerapannya dalam RKUHP yakni korupsi, lingkungan hidup, narkotika dan psikotropika serta pelanggaran HAM berat dan Genosida.

LSM Meminta Pemerintah dan DPR Tarik Pembahasan RKUHP untuk Dikaji Ulang

Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan KPK akan kehilangan kewenangan dalam menindak perkara korupsi. Dia menyebut terjadinya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi jika RUU KUHP pengesahannya dipaksakan.

“Kekhususan UU Tipikor akan hilang dan kekhawatiran kita adalah wewenang KPK nantinya membingungkan apakah memakai UU Tipikor atau RKUHP,” kata Lola dalam konferensi pers kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/6).

Pidana denda koruptor juga menjadi perhatian ICW. Pasalnya, penjatuhan denda pada tindak pidana korupsi menjadi sangat rendah dibandingkan dengan UU Tipikor. Selain itu, pengadilan Tipikor diprediksi akan mati suri jika delik korupsi masuk dalam RKUHP.

“Jumlah denda terhadap koruptor di UU Tipikor berbeda jauh dengan yang di dalam RKUHP. Akibatnya efek jera koruptor hilang ditambah dengan bisa diganti kurungan.”

Peneliti Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Marsya Mutmainah mengatakan RKUHP tidak memiliki perspektif lingkungan. Pembahasan RKUHP lingkungan, kata dia, bisa dikatakan mundur karena hukuman bagi pelaku memang berat tapi di sisi lain tidak bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan sesuai UU no 32 tahun 2009.

“RKUHP menekankan punishment sementara aspek pemulihan lingkungan tidak disentuh. Ada denda yang masuk kas negara, tapi kita tidak tahu apakah digunakan untuk aspek healing lingkungan,” kata Marsya. (arn)

Baca Juga:

Dorong Transparansi Pembahasan RUU PNBP








loading...

RUU Kekerasan Seksual Rampung Sebelum 2019

Partai Golkar dan Nasdem Bentuk Tim Bahas RUU Presidential Treshold

RUU Pertembakauan Harus Lindungi Kedaulatan Petani

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top