Loading...
Politik

Legislator PDIP: Pemerintah Dinilai Kurang Peka Terhadap Kesulitan Rakyat dengan Menaikan Harga BBM




kabarin.co – Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari menilai, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) serta biaya-lain, seperti tarif urus pajak kendaraan, merupakan kebijakan yang kurang taktik. Kebijakan tersebut juga menunjukan jika pemerintah tak peka terhadap kesulitan rakyat.

“Ada baiknya (kenaikan tarif pengurusan) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dibatalkan, karena dampaknya memberatkan rakyat dan tidak produktif. Apalagi ternyata BBM juga naik,” kata Eva pada Kamis, 5 Januari 2017.

Menurut anggota DPR RI Komisi XI itu, kebijakan seperti menaikan tarif atau harga memperlihatkan permaslahan koordinasi pemerintah. Eva juga menyoroti peran Kementrian Keuangan. “Menkeu harus jadi poros, simpul. Supaya semua dampak bisa diketahui,” ujarnya menambahkan.

Kenaikan harga BBM, kata Eva, bisa langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Apalagi kenaikan itu berefek domino terhadap harga-harga kebutuhan pokok.

“Kalau dampak BBM pasti langsung ke daya beli, karena kebutuhan rutin. Belum lagi memicu kenaikan harga-harga lain. Pedagang dan produsen mengalihkan kenaikan BBM ke konsumen,” katanya.

Selain itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR juga menyatakan keberatan dan meminta pemerintah agar mengevaluasi lagi kenaikan tersebut. PKS anggap pemerintah saat ini tidak bijak dan hanya menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM serta menaikan biaya-biaya lainnya.

“Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, di Jakarta pada Kamis, 5 Januari 2017. (epr/viv)

Baca Juga:

BBM Non Subsidi Naik, Kisaran Harga Rp. 300

Desmond Kritik Jokowi “Bohong” Terkait Tarif Biaya Urus STNK dan BPKB Naik








loading...

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top