Loading...
Nasional

KPU Diminta Tuntaskan Persoalan DPT Secepatnya




kabarin.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menuntaskan persoalan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahapan kedua. KPU RI dijadwalkan menggelar pleno penetapan DPTHP II pada Kamis (15/11). Pada Selasa (13/11) seluruh KPU kabupaten/kota menggelar pleno dilanjutkan pleno tingkat provinsi, Rabu (14/11).

Sebelumnya pleno DPTHP tahap pertama tanggal 16 September lalu masih ditemukan persoalan besar. Diantaranya masih terdapat 1,4 juta data pemilih ganda, 765 ribu informasi data pemilih invalid dan 3,2 juta warga belum merekam KTP-el dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

KPU Diminta Tuntaskan Persoalan DPT Secepatnya

Direktur Eksekutif Democracy Electoral Empowerment Partnership Yusfitriadi menilai persoalan pemutakhiran daftar pemilih kepada profesionalitas kinerja penyelenggara. Dalam hal ini, kata dia, KPU dan Dirjen Dukcapil Kemendagri paling bertanggung jawab. Keduanya berwenang melakukan pendataan, perekaman hingga pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan KTP elektronik.

“Kami pertanyakan kualitas data pemilih di DPTHP ini karena banyak persoalan. Mulai dari data ganda, penyandang disabilitas, data invalid, hingga wilayah terdampak gempa. Bagaimana DPT mereka,” kata Yusfitriadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (13/11).

Direktur Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw memprediksi KPU tidak akan mampu menyelesaikan persoalan DPTHP II. Berdasarkan pengalaman di Pemilu sebelumnya, kata dia, persoalan DPT tidak pernah tuntas.

Ia meminta KPU transparan dan menjelaskan ke publik kalau belum mampu menyelesaikan persoalan DPT. Jika ada usaha untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi, maka Jeirry menyebut hal itu sebagai ketidakbecusan KPU bekerja.

“Kalau KPU tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini, maka sebenarnya masyarakat perlu kejelasan. Apa yang terjadi dan publik perlu tahu persoalan ini. Jangan cari alasan untuk Perppu,” kata Jeirry.

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan berharap KPU dan Kemendagri menghilangkan ego sektoral dalam mengatasi persoalan DPTHP II dan perekaman KTP elektronik. Menurut dia persoalan ini terkait koordinasi dan kerja sama kedua pihak

“KPU dan Kemendagri koordinasi kurang baik juga. Masa sistem di KPU dan Kemendagri berbeda. Tentu harus ada solusi untuk mengatasi bangsa yang besar ini,” ujarnya. (arn)

Baca Juga:








loading...

Ribuan Caleg Tidak Berkenan Daftar Riwayat Hidupnya Dipublikasi KPU

Terdaftar di KPU dan WAPOR, KedaiKOPI Panaskan Mesin untuk Pemilu 2019

KPU Dinilai Tidak Konsisten Dalam Menerapkan Aturan Pemilu

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top