Loading...
Nasional

KPK vs TNI : Tugas yang Belum Terselesaikan

Bambang Widjojanto, waktu itu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat masih menjabat bermaksud menyelidiki korupsi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI)

cp: google

kabarin.co  – Bambang Widjojanto, waktu itu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat masih menjabat bermaksud menyelidiki korupsi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sesuai nalar, tak mungkin tak ada korupsi di institusi negara terbesar itu. Apalagi, orang alergi  menyentuhnya, boleh dibilang ini organisasi untouchable. Bambang tak lagi bersuara, sampai dia tersingkir dari KPK.

kpk-vs-tni-1

Langkah Bambang bukan tanpa dasar, sebelumnya, rekannya Munir Thalib membawa setumpuk bukti korupsi di tubuh militer. Rencananya, Munir yang mau mengambil studi di Belanda, dalam proposal penelitiannya akan membongkar relasi (hubungan) antara pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan korupsi di tubuh militer (TNI). Sayangnya, sebelum penelitian itu dimulai, Munir sudah tewas diracun di atas pesawat. Dalam pengadilan terungkap tampak ada tangan negara dan intelejen dalam pembunuhan tersebut.

Sebenarnya memberdayakan KPK untuk membongkar kasus korupsi di tubuh TNI, sudah terbersit dari kandidat komisioner KPK dari kalangan TNI, Mayjen (Purn.) Hendardji Soepandji.  Saat itu, menyatakan akan membongkar korupsi di tubuh TNI.  Dari mana KPK bisa masuk ke penyelidikan korupsi di tubuh TNI? “Harus berangkat dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya. Korupsi yang mungkin terjadi di tubuh TNI, menurut Herdardji, adalah pengadaan barang dan jasa. “Pengadaaan barang dan jasa, itu yang rawan,” katanya.

Baca Juga  BMKG Prediksi Sejumlah Daerah Ini Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Seminggu ke Depan

kpk-vs-tni-2

Komandan Pusat Polisi Militer TNI periode 2006-2007, itu pernah mengusut beberapa kasus korupsi, antara lain kasus korupsi di Sepinggan, Balikpapan, pada 1982. Korupsi aset di Mabes TNI pada 1985-1986, kasus asuransi ABRI pada 2006 senilai Rp 400 miliar, dan kasus korupsi di Angkatan Darat pada 2006 senilai Rp 196 miliar.

Kasus yang agak terang, yang ditangani TNI sendiri (bukan KPK), terlibatnya Perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi,  sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus rasuah tersebut bermula ketika Teddy Hernayadi masih berpangkat colonel, hingga menjabat Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014.  Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 2015 mengendus kecurangan yang diduga dilakukan Teddy. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Ismono Wijayanto mengatakan Teddy diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan negara. Modusnya, Teddy diduga menandatangani atau menerbitkan surat tanpa izin dari atasannya, Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan, dan bahkan Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran.

Baca Juga  Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Kivlan Zen

kpk-vs-tni-3

Kasus dugaan korupsi  lain dilakukan  oleh Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman. Kasus yang menjerat Djaja terjadi pada 1998. Ketika itu dia menjabat sebagai Pangdam Brawijaya. Djaja menerima permintaan pembelian lahan dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP). Perusahaan itu mau membangun jalan simpang susun bebas hambatan dari Waru, Sidoarjo, hingga Tanjung Perak, Surabaya.  Tanah Kodam Brawijaya seluas 8,8 hektare di Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, yang akan dilalui proyek itu. Dari nilai proyek Rp 17, 4 miliar. Ada Rp 13 miliar yang diduga masuk ke kantong Djaja.

Belum lagi penggunaan TNI untuk penggusuran di Jakarta. Tentu saja, dananya hanya dinikmati oleh para pimpinannya. Tapi di mata masyarakat, TNI ikut serta menyengsarakan rakyat.

Kasus korupsi dalam tubuh TNI paling besar sebenarnya datang dari pembelian alut sista (alat utama sistem pertahanan). Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan perlu transparansi dalam bidang militer. “Transparansi untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan seharusnya sudah jadi kewajiban dari elite TNI dan pemerintah,” kata Busyro.

Baca Juga  Pendapat Komjen Buwas, Tito Karnavian Lompati 4 Angkatan

Alih-alih welcome, Jenderal Moeldoko  ketika menjabat  Panglima TNI menyatakan KPK tak bisa menyidik kasus tindak pidana korupsi di lingkungan TNI. “Masing-masing, TNI dan KPK, punya batas wilayah kerja,” kata Moeldoko kepada wartawan di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 11 Agustus 2014 lalu.

Korupsi di tubuh TNI hanya menguntungkan elit TNI, sedangkan prajurit yang bertugas di pelosok nusantara, terutama yang di daerah perbatasan Indonesia, dan daerah rawan, tetap sengsara. Namun, karena alasan komando mereka tak berani bersuara apa-apa. NKRI Harga Mati, bukan berarti prajurit sengsara setengah mati. Apakah KPK berani masuk menyelidiki kasus korupsi di TNI? Komisioner KPK yang sekarang menjabat, tampaknya belum berani mengara kesana. Walaupun salah satu komisionernya adalah wakil dari Badan Intelejen Negara (BIN). Sampai kapan ini harus terjadi? #DirgahayuTNI71. (indonesiapolicy.com)

Laman: 1 2

Loading...

Terpopuler

To Top