Loading...
Politik

KPK Serukan Aliran Uang “Haram” Pada OTT Gurita Korupsi Reklamasi

kabarin.co – Di dalam penghujung tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serukan aliran uang ‘haram’ yang berada di sumber daya alam. Sempat KPK lancarkan OTT di tempat tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghasilkan perubahan terhadap oknum yang masih korupsi.

Pada saat masa kepemimpinan Agus Cs, misi untuk membersihkan tindakan korupsi di wilayah tersebut akan terus dilakukan, buktinya, sudah dilihat ternyata ada oknum DPRD DKI yang bernama Muhammad Sanusi dibawa oleh KPK.

Sanusi ditangkap terima uang Rp 2 miliar, yang diserahkan oleh Ariesman Widjaja, pada saat tersebut Sanusi menjabat sebagai PT Agung Podomoro Land, uang itu diserahkan Ariesman ke anak buahnya, Trinanda Prihartono.

Kasus tersebut sangat membuat publik khawatir. Pada saat tersebut, ada nama-nama yang mencuat ke umum, yang disebut ikut dalam kasus tersebut. Ada nama Sugianto Kusuma alias Aguan sampai Sunny Tanuwidjaja.

Aguan mendapatkan gelar tersangka, sebelumnya ia adalah pimpinan di PT Agung Sedayu Grup cukup sering ke KPK, anak dari Aguan, Richard Halim Kusuma, ikut juga ditanya oleh KPK.

Baca Juga  Setya Novanto Kembali Tersangka, Ini Reaksi Golkar

Tidak kalah kejutkan, Sunny juga dipanggil KPK supaya jelaskan kasus tersebut, pada saat tersebut, Sunny dikatakan adalah anggota staf khusus dari Basuki Tjahaja Purnama yang jadi Gubernur nonaktif karena kembali ikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Pilkada DKI untuk tahun 2017.

Sunny juga disebut ikut bagian terhadap rancangan perda (RAPERDA), tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSPJ), dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dua Raperda tersebut juga jadi dasar suap laporan yang dilaporkan Sanusi.

Bermacam anggapan muncul saat KPK minta surat cegah ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi supaya cegah Aguan, Richard, dan Sunny, supaya pergi ke luar negeri. Atas pengalaman tersebut, orang-orangf yang sudah dicekal ke luar negeri adalah orang yang bisa jadi tersangka.

Pada saat tersebut, pemimpin KPK sering beri tanggapan ada orang yang jadi tersangka pada kasus tersebut. Pada 1 April, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah tegaskan kepastian terhadap orang yang diduga jadi tersangka kasus korupsi Reklamasi.

Baca Juga  Setahun Blusukan Sandiaga Uno Hanya Siapkan Data dan Doa Jelang Debat

“Pasti ada,” kata Agus singkat saat itu.

Walaupun ada Ketua KPK Laode M Syarif yang katakan jika kasus tersebut masuk dalam grand corruption. Syarif menegaskan bahwa kasus tersebut adalah diumpamakan gurita dengan tentakel yang banyak.

“Jadi jangan dilihat dari nilai suapnya yang Rp 1 miliar itu, tapi betul grand corruption karena tentakelnya banyak,” kata Syarif.

Publik sekarang tinggal tunggu gerakan KPK yang jadi nyata, ternyata penyelesaian KPK ternyatqa tidak berarti apa-apa.

Di meja hukum, penuntut dari KPK ajukan tuntutan kepada Ariesman untuk jalani hukuman 4 tahun penjara, sampai sekarang Ariesman dijatuhkan hukuman pidana 3 tahun. Angka tersebut jauh dari harapan.

Tidak hanya itu saja, pencegahan yang dilakukan ke Aguan dan Richard tidak dilanjutkan, wakil KPK Basaria menyatakan bahwa saksi keduanya sudah cukup.

Pada pertimbangan tersebut, pencegahan Aguan tidak dilanjutkan, karena saksi tersebut dibutuhkan oleh yang terkait tersebut dirasa sudah cukup.

Baca Juga  PDIP Ingin Kasus Penistaan Agama yang Menjerat Sukmawati Soekarnoputri Tidak Diperpanjang

Sesuai dengan pertimbangan dari penyidik maka pencekalan terhadap Aguan tidak diperpanjang. (Karena) kesaksian yang diperlukan dari yang bersangkutan menurut penyidik sudah cukup,” kata Basaria, Jumat, 30 September.

Pada saat penerusan kasus tersebut, semakin diperburuk pada saat Ahok ajukan 2 raperda yang banyak “kasus” yang dibahas di DPRD DKI Jakarta. Walaupun demikian, KPK berikan syarat untuk raperda akan dilanjutkan.

Dengan nasib tersangka lainnya, Adik dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik tersebut belum menemukan titik temu, pada saat persidangan, Sanusi dihukum 10 tahun penjara, dan dihukum dengan pidana pencucian uang.

Pada saat kasus tersebut berjalan, akan disebut dengan drama yang diusut KPK dengan sebut Grand Corruption selesai dengan detik yang antiklimaks, karena berhenti di Sanusi dan Ariesman. Pada saat kasus tersebut diusut, bisa jadi kerjaan rumah di KPK, pada saat beberapa tahun ke depan. (nap/det)

Baca Juga:

Masalah Reklamasi Bikin Menteri Susi Pusing

KPK dalam Tekanan Taipan Reklamasi?

Laman: 1 2

Loading...

Terpopuler

To Top