Loading...
KabarUtama

KPK Periksa Mensos Idrus Marham Terkait Kasus Suap Eni Saragih



kabarin.co – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Menteri Sosial (Mensos) RI, Idrus Marham, Kamis (19/7/2018). Idrus diperiksa terkait kasus yang menjerat Eni Maulani Saragih.

Idrus yang tiba sekitar pukul 10.10 WIB, mengaku bahwa sebenarnya dirinya sedang ada acara di DPR bersama beberapa menteri di Komisi IX.

KPK Periksa Mensos Idrus Marham Terkait Kasus Suap Eni Saragih

Tapi, lantaran ada undangan pemeriksaan dari KPK, ia lebih memilih menghadiri pemeriksaan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut.

“Saya anggap penting, karena itu saya di sini (KPK),” kata Idrus sebelum menjalani pemeriksaan di Kantor KPK,Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Saat memasuki gedung KPK, politisi Golkar ini sempat disinggung soal hubungannya dengan Eni Saragih, tapi, ia  enggan menjawab. Dia meminta awak media bersabar karena dirinya tengah ditunggu penyidik.”Udah nanti ya, udah ditunggu penyidik,” kilahnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu akan diperiksa untuk tersangka, Johannes Budisutrisno Kotjo. “Idrus Marham akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK,” tuturnya pada awak media.

Sebelumnya, kasus yang menjerat anggota DPR RI dari partai Golkar, Eni Maulani Saragih ini berawal saat KPK mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Idrus Marham yang berlokasi di Widya Chandra saat mengadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Kasus ini berawal saat KPK menduga Eni dan dan kawan-kawan menerima uang sebesar Rp500 juta, bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Saat ditangkap, KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih (EMS) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.









loading...

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes (JBK) yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (epr/sin)

Baca Juga:

Idrus Marham Diduga Memanfaatkan Program Bantuan Sosial Kemensos RI Untuk Menguntungkan Adik Kandungnya

Pecat Ahmad Doli Kurnia, Idrus Marham Disebut Tak Punya Adab

Idrus Marham Jadi Plt Ketum, Politikus Golkar: Kenapa Turun Pangkat?

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top