Loading...
Nasional

KPK Habiskan Ratusan Milyar yang Ditangkap Cuma Koruptor Ecek-ecek

profesor romli atmasasmita/google

kabarin.co – KPK keberadaannya dimaksudkan untuk mengefektikan pemberantasan korupsi termasuk men-trigger lembaga penegak hukum dianggap tidak sesuai dengan filosofinya.

KPK justru membebani negara karena biaya operasionalnya besar, sedangkan perkara korupsi yang ditangani nilainya kecil.

“KPK perannya seperti polisi, enggak ada yang kita harapkan lebih baik lagi. Buat apa buang-buang waktu dengan biaya besar namun hasilnya kecil,” kata pakar hukum Romli Atmasasmita, dalam acara peluncuran buku berjudul “Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal” yang ditulis mantan Menkumham Muladi bersama putrinya, Diah Sulistyani, di Kantor Lemhanas, Jakarta, Sabtu (28/5).

Romli mengingatkan ketentuan Pasal 11 UU KPK yang mengatur KPK menangani kasus korupsi yang merugikan negara minimal Rp 1 miliar bukan tanpa pertimbangan. Sebab, KPK dengan kewenangan luar biasa harus menangani perkara korupsi kakap.

Dalam beberapa hari terakhir, publik banyak disajikan operasi tangkap tangan KPK dengan alat bukti suap kisaran puluhan dan ratusan juta. Hal ini jelas sangat timpang jika dibandingkan anggaran penyidikan KPK dalam setahun bisa mencapai ratusan miliar.

Berbicara dalam acara bedah buku karyanya yang mengkritisi KPK, Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) merekomendasikan reformasi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memaksimalkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.

“Sejak didirikan tahun 2002, kinerja KPK belum maksimal, terutama dalam pengembalian kerugian keuangan negara,” kata Direktur LPIKP Prof Romli Atmasasmita di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Dalam bedah buku berjudul “Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis” yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Romli menyebutkan bahwa dalam periode 2009-2014, KPK hanya mampu menyetorkan uang kerugian negara akibat korupsi senilai Rp722,7 miliar.

“Padahal dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan KPK selama periode tersebut mencapai Rp1,3 triliun,” ucap Romli.

Sementara kepolisian mampu mengembalikan kerugian negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada periode yang sama telah mencapai Rp3 triliun, sedangkan kejaksaan Rp6 triliun.

Pakar hukum pidana korupsi itu mengamati bahwa pemberantasan korupsi selama ini hanya menciptakan ketakutan yang mengakibatkan minimnya serapan dana pembangunan, bukan sebagai upaya yang menjerakan pelakunya.

Oleh sebab itu pula, LPIKP merekomendasikan perubahan kebijakan hukum pemberantasan korupsi.

“Butuh orientasi baru. Dari yang semula pemberantasan korupsi menitikberatkan pada fungsi penindakan menjadi fungsi pencegahan,” ujarnya.

Ia juga mendorong KPK melakukan kerja sama dengan lembaga lain dan masyarakat tanpa membedakan fungsi dan peranan setiap institusi.

Revisi Undang-Undang KPK, lanjut dia, juga diperlukan guna memberikan fleksibilitas atas tindakan pencegahan tanpa mengurangi koordinasi dan supervisi serta penindakan yang sudah dilakukan.

“Kami ingin membantu pemerintah. Sudah saatnnya ada orientasi baru dalam penegakan hukum demi meningkatkan kesejahteraan rakyat karena hukum tidak hanya bersifat normatif,” tutupnya. (mfs)

 

Loading...

Terpopuler

To Top