Loading...
KabarEkonomi

Konsultan Properti, Biang Keladi Hancurnya Kawasan TB Simatupang



kabarin.co – Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro menuding konsultan properti sebagai biang keladi hancurnya kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang awalnya dirancang sebagai area konservasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 menjadi sabuk komersial (commercial belt).

Menurut dia, selama ini konsultan properti paling berjasa besar menggiring investor dan pengembang masuk ke koridor TB Simatupang tanpa memikirkan dampaknya terhadap kemerosotan kualitas lingkungan.

“Mereka biang keladinya. Seharusnya mereka mulai berpikir ke depan, menggiring pengembang membangun timur dan barat Jakarta. Bukan malah memicu terjadinya pembangunan besar-besaran di kawasan selatan, khususnya koridor TB Simatupang,” tutur Bernie, sapaan akrab Bernardus, kepada Kompas.com, usai Konferensi Pers “Mendorong Kota yang Produktif dan Berdaya Saing” di Jakarta, Senin (13/6/2016).

Kalau di luar negeri, kata Bernie, konsultan properti itu harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah kota sebelum merekomendasikan pengembang sebagai kliennya untuk membangun proyek di kawasan tertentu.

Apalagi kawasan konservasi atau buffer zone itu, konsep pengembangan proyek propertinya harus sesuai dengan peraturan zonasi yang sedetail-detailnya.

“Selama ini tak ada dokumen konsultan properti yang disertai kelengkapan izin termasuk memenuhi peraturan zonasi. Beda sama konsultan properti di luar negeri yang memegang tanggung jawab penuh atas rekomendasinya,” papar dia.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus tegas memegang komitmen tinggi dan enforcment  untuk menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah (2030) jika tak ingin timbul masalah baru.

Pemprov DKI Jakarta juga harus menyetop pemberian izin pembangunan properti komersial di kawasan selatan Jakarta, khususnya koridor Simatupang.

Sayangnya, Pemprov DKI tidak mampu mencegah konversi lahan hijau di sana sebagai area konservasi. Akhirnya jalan pintas ditempuh, yakni melakukan pemutihan lahan dari sebelumnya area konservasi air menjadi kawasan komersial.

Aksi pemutihan lahan tersebut kemudian membuat koridor ini berubah wajah menjadi pusat pertumbuhan properti komersial baru.









loading...
Situs proyek Branz Simatupang.

Situs proyek Branz Simatupang.

Berdasarkan data Colliers International Indonesia, hingga 2019 mendatang setidaknya terdapat 15 proyek baru sedang dikembangkan di sini. Tujuh di antaranya merupakan perkantoran dengan total luas bangunan 268.376 meter persegi.

Padahal, menurut Bernie, alihfungsi lahan sangat berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan. Saat ini kawasan selatan Jakarta itu sudah dialokasikan untuk permukiman.

Dengan perubahan peruntukan tersebut, kualitas lingkungan di kawasan ini terus merosot. Berkurangnya debit air tanah, kemacetan parah, buruknya kualitas udara adalah dampak langsung dari pengembangan sporadis di wilayah ini.

Solusinya, usul Bernie, selain diterapkannya moratorium pembangunan juga review gedung-gedung eksisting yang melanggar perizinan dan peraturan zonasi. Bila perlu bangunan yang melanggar dibongkar.

Menanggapi tudingan Bernie, Associate Director Colliers International Indonesia, Ferry Salanto mengatakan zonasi bukan urusan konsultan properti, melainkan urusan Pemprov DKI Jakarta.

Demikian halnya dengan perizinan dan peruntukan kawasan, sepenuhnya merupakan wewenang Pemprov DKI Jakarta atau pemprov setempat di mana lokasi proyek akan dikembangkan.

“Selama pasar masih menangkap peluang ya pembangunan jalan terus. Kalau Pemprovnya tidak memberikan izin karena berpatokan pada RTRW ya proyek tidak akan jalan,” sebut ferry.

Ferry juga menjelaskan, cara kerja konsultan properti tidak asal-asalan. Tetapi harus taat aturan sebagai nomor satu yang harus dipenuhi. Setelah itu yang dilihat adalah kelayakan secara bisnis.

Pengembang punya rencana, kemudian konsultan properti memberikan masukan apakah secara pasar dan finansial layak untuk dikembangkan.

“Namun, sebelum sampai ke situ, kan diperlukan beragam perizinan. Kalau melanggar peraturan, izin tidak keluar atau proyek disegel. Sekarang yang kasih izin siapa?,” tandasnya.

Kendati begitu, Ferry mengakui, kawasan Simatupang memang memiliki koefisien dasar bangunan (KDB) rendah. Di utara sekitar 30 persen dan sisi selatan hanya 20 persen.

Galian untuk pemasangan saluran air di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan pada Jumat (4/12/2015)

Galian untuk pemasangan saluran air di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan pada Jumat (4/12/2015)

Karena itu, banyak lahan yang ukurannya tanggung dan secara komersial tidak layak karena KDB-nya terlalu kecil.

“Kami tidak akan memaksakan para pengembang untuk membangun jika secara aturan tidak memungkinkan,” cetus Ferry.

Tetapi, kenyataannya di lapangan, berbeda. Biasanya pengembang suka ngotot cari jalan “pintas” dan celah demi mendapatkan keuntungan.

“Itu dilakukan oleh pengembang nakal dan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sangat permisif. Beda dengan sekarang sangat ketat,” ucap Ferry. (kom)

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top