Loading...
KabarEkonomi

Kebijakan Pemerintah Jokowi Soal Status Kontrak Berujung PHK karyawan Freeport



kabarin.co – Baru-baru ini pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan terbaru untuk sektor pertambangan dalam negeri. Aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang salah satu isinya mengenai ekspor konsentrat mentah oleh perusahaan tambang dalam negeri.

LEwat aturan ini, pemerintah mengharuskan semua perusahaan tambang mengubah status dari kontrak dari  Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa terus melakukan ekspor konsentrat. Tak hanya itu perusahaan tambang juga harus berkomitmen membangun smelter dalam negeri dan membayar bea keluar.

Proses mengubah KK jadi IUPK rupanya tak mudah. Ini memakan waktu, sedangkan produksi terus berjalan. Salah satu yang mengalami nasib ini adalah PT Freeport Indonesia. Bahkan, gudang PT Freeport disebut sudah penuh dan sebagian produksi tambang berhenti total.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatkan, Freeport saat ini belum sepakat soal aturan pajak. Freeport meminta aturan perpajakan masih mengacu pada Kontrak Karya (KK), meski secara hukum mereka merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bahkan, PT Freeport ingin mendapat insentif pajak dari pemerintah.

Menurut Darmin, Freeport masih mempertimbangkan soal aturan pajak karena butuh kepastian pemerintah. Soal insentif pajak, dia mengatakan tak perlu dilakukan karena mereka ingin mengacu pada aturan KK.

“Sebenarnya tak perlu dikasih, sebetulnya mereka minta pajak yang dulu itu,” kata Darmin.

Dan akhirnya Kebijakan pemerintah ini berujung pada PHK karyawan PT Freeport Indonesia. (epr/mdk)

Baca Juga:

PT Freeport Indonesia Menolak IUPK yang Dikeluarkan Pemerintah

Luhut Berikan Izin PT Freeport Untuk Ekspor Konsentrat









loading...

Luhut Kecewa dengan Minimnya Smelter milik PT Freeport Indonesia

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top