Loading...
KabarEkonomi

Karena Aturan Ini, PT Freeport Indonesia Kalang Kabut



kabarin.co – Jakarta, Polemik yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia, membuat sang Bos Besar Freeport McMoran ‘turun gunung’. Ya, Richard C Adkerson datang ke Indonesia dan menggelar konferensi press.

Pada kesempatan tersebut Richard menyatakan sikap Freeport yang kekeuh dengan sikapnya yang tidak akan mengubah status kontraknya berstatus Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan yang diminta oleh Pemerintah Indonesia tersebut merupakan implementasi dari PP Nomor 1 Tahun 2017.

Atas dasar itulah Freeport kalang kabut. Peraturan tersebut mengganjal produksi Freeport karena konsentrat yang dihasilkan tidak bisa diekspor dan membuatnya kelebihan produksi. Gudangnya penuh dengan stok. Walhasil situasi itu menggagu produksi dan pada akhirnya Freeport mengancam akan melakukan PHK karyawan.

Ceritanya berawal dari Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat 6 pokok poin penting PP Nomor 1 Tahun 2017, berikut ini uraiannya, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (20/2/2017).

1. Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap.

Divestasi 51% Ini menurut Jonan penting karena instruksi Bapak Presiden, dengan diterapkanya PP ini maka semua pemegang kontrak karya dan IUPK dan sebagainya itu wajib tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai 51% sejak masa produksi.

Dalam PP Nomor 1 tahun 2017 pasal 97 ayat 2 dinyatakan tahapan divestasi yakni, tahun keenam 20%, tahun ketujuh 30%, tahun kedelapan 37%, tahun kesembilan 44% dan tahun kesepuluh 51% dari jumlah seluruh saham.

2. Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usah pertambangan (IUP) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK), paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha.

3. Pemerintah mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara

4. Pemerintah mewajibkan pemegang kontrak karya itu untuk merubah izinnya menjadi rezim perizinan pertambangan khusus operasi produksi









loading...

5. Penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu.

6. Pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Selain itu juga untuk memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. (oke)

Baca Juga:

Chappy Hakim Mundur Dari Freeport Indonesia, Inikah Alasannya?

Kebijakan Pemerintah Jokowi Soal Status Kontrak Berujung PHK karyawan Freeport

PT Freeport Indonesia Menolak IUPK yang Dikeluarkan Pemerintah

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top