Loading...
Nasional

Jokowi Masih Tunggu Timing Yang Tepat Untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM 1965

Cp: soloposfm


kabarin.co – JAKARTA, Sebanyak 40 anggota Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965–1966 (YPKP ‘65) diterima Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Ketua YPKP ‘65, Bedjo Untung, mengatakan setidaknya ada lima tuntutan terkait pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) pada 1965 yang disampaikan kepada Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan anggotanya Sidarto Danusubroto.

Berdasarkan uraian Sidarto, Bedjo menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sama sekali abai pada persoalan ini. Namun, dikatakan bahwa Jokowi tengah menunggu waktu yang tepat untuk memenuhi tuntutan para keluarga korban yang sejak lama meminta keadilan dan pembersihan nama.

“Pak Jokowi sedang mencari timing yang tepat, karena lagi-lagi belum apa-apa Pak Jokowi sudah dicap sebagai orang PKI, dan karena itu tadi Ibu Adiningsih bahkan menegaskan sekarang ini sedang fokus ke ekonomi. Karena itu, karena masalah bujet yang dikurangi, tidak ada biaya transportasi dan sebagainya, maka bapak-bapak para korban diminta supaya sabar,” kata Bedjo di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Bedjo juga telah menyampaikan permintaan untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Namun belum bisa dipastikan kapan pertemuan tersebut dilangsungkan. Meski belum diberi kepastian, baik soal pertemuan dengan Jokowi maupun penyelesaikan kasus, Bedjo dan rekan-rekan menyatakan percaya pada komitmen Jokowi menangani kasus pelanggaran berat HAM ini.

Ia mengatakan, dari sejumlah presiden yang telah menjabat, baru kali ini pihaknya diundang oleh Wantimpres untuk berdialog. Sebelumnya ia juga mengungkapkan telah bertemu menko polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, dan berencana menggelar dialog dengan Wiranto dalam waktu dekat.

“Yakinlah Pak Jokowi punya komitmen yang sangat kuat. Saya juga memahami, saya kira juga tidak mudah karena ternyata realitas politiknya bermacam-macam, ada persoalan militer, ada juga kelompok-kelompok yang menekan dan sebagainya. Tetapi, dia punya komitmen karena dia berangkat dari orang yang sangat sederhana,” jelas dia.

Adapun lima tuntutan yang disampaikan kepada Wantimpres dan akan diteruskan kepada Jokowi yakni menindaklajuti putusan Mahkamah Rakyat Internasional, memindaklanjuti rekomendasi Tim Penyidik Pro-Yustisia Komnas HAM, membentuk komite penyelesaian pelanggaran HAM di bawah kendali Presiden, menerbitkan keppres tentang rehabilitasi umum sebagai pengganti UU KKR yang dibatalkan MK, dan segera mencabut Keppres Nomor 28 Tahun 1975 yang dibatalkan MA.(oke)

Baca Juga:

Cara Kerja Rezim Jokowi yang Malas, Hanya Bisa Bebani Rakyat

Presiden Jokowi Diminta Segera Menetapkan Menteri ESDM









loading...

Jokowi Ngobrol Blak-blakan Dengan 28 Budayawan Di Galeri Nasional

Artikel menarik lainnya untuk anda

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top