Loading...
Politik

Jelang Sidang Kasus Korupsi e-KTP, Fraksi Golkar Gelar Rapat Mendadak




kabarin.co – Jakarta, Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat mendadak menjelang persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, besok, Kamis 9 Maret 2017. Pertemuan tersebut dilakukan ketikan Dewan sedang dalam reses sejak 24 Februari lalu hingga 14 Maret mendatang.

Seorang politikus Golkar mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan membicarakan sejumlah politikus Golkar yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai total anggaran Rp 5,9 triliun. “Kasus ini meresahkan,” ujarnya.

Keresahan mencuat lantaran Ketua Umum Setya Novanto sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini. Setya juga disebut berperan besar dalam perkara tersebut. Selain memeriksa Setya, KPK telah memeriksa beberapa politikus Golkar, yakni Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari. Senin lalu, Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selain di tingkat pusat, keresahan terjadi hingga level pengurus Golkar daerah.

Kemarin  rapat berlangsung di Lantai 12 gedung DPR, kantor Fraksi Golkar. Rapat itu dihadiri pelaksana tugas Ketua Fraksi, Kahar Muzakir, Sekretraris Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Sekretaris Fraksi Muhammad Sarmuji. Selain itu, ada Ace Hasan Syadzily, Agun Gunanjar Sudarsa, Ridwan Hisjam, Adies Kadir, dan Ibnu Munzir.

Setelah rapat, Kahar membantah jika fraksinya membahas kasus e-KTP. Ia munuturkan, rapat tersebut membicarakan pemilihan kepala daerah dan verifikasi partai pada tahun ini. Dalam kasus e-KTP, ucap dia, pihak partai menyerahkannya kepada KPK. “Kalau terbukti melanggar hukum dan putusan sudah inkracht, biasanya dipecat,” ujarnya.

KPK mulai menyelidiki kasus e-KTP sejak 2014. Selama dua tahun, KPK baru menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. (epr/tem)

Baca Juga:

Namanya Selalu Disebut Nazaruddin dalam Kasus e-KTP, Setya Novanto Angkat Suara

Ketua DPR Punya Peran dalam Dugaan Kasus e-KTP

Pertarungan Politik di Balik Kasus e-KTP








loading...

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top