Loading...
Opini

Jatuhnya Penguasa, Pelajaran Bagi Rezim yang Berkuasa

Ditengah-tengah pandemi virus corona ini agaknya Presiden perlu meningkatkan kewaspadaan pada perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dekat tukang bisiknya dan para pembantunya.

Para menteri yang suka menganulir kebijakan Presiden perlu diwaspadai motif dan tujuannya. Karena seringkali seorang pemimpin bisa jatuh karena ulah orang-orang dekatnya. Jangan-jangan mereka itu sengaja melakukan upaya pembusukan dari dalam yang berujung pada jatuhnya nama Presiden dimata rakyatnya.

Yang lagi hangat akhir-akhir ini seperti keputusan Presiden untuk menaikkan iuran BPJS. Keputusan ini jelas-jelas melanggar hukum karena MA telah membatalkannya tapi orang-orang dekat istana yang ahli hukum seperti Mahfud MD atau Yasonna Laoly terkesan membiarkannya.

Demikian juga munculnya skandal kartu pra kerja yang diduga melibatkan staf khusus presiden, terkesan anak-anak muda itu telah “mengibuli” bosnya karena menyalahgunakan kewenangannya. Kasus kartu pra kerja ini sangat mungkin akan meledak menjadi skandal nantinya.

Sementara itu ditengah pandemi virus corona ada menteri yang ngotot mendatangkan TKA asing asal China padahal masalah ini sangat sensitif karena sedang diberlakukan PSBB bagi warga negara Indonesia untuk mengerem penyebaran virus corona.

Baca Juga  Jokowi di Antara Mobil Mogok dan Manusia Mogok

Kebijakan-kebijakan yang tidak popular di mata rakyat ini tentu sangat berpengaruh pada kewibawaan pemerintah yang sekarang berkuasa. Oleh karena itu sebagai pemimpin tertinggi di republik Indonesia, Presiden Jokowi perlu mewaspadainya. Jadikan kompas kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam bekerja.

Sebagai Presiden hasil reformasi, tentu rakyat berharap Jokowi istiqomah menjalankan amanat reformasi yang telah menelan banyak korban nyawa anak-anak bangsa. Bukan malah terlena melaksanakan agenda terselubung para pemilik modal dan pengkhianat bangsa. Sebab kalau masih terus terlena dengan kondisi bangsa maka menjadi sia-sialah upaya perjuangan melengserkan Orba. Sehingga menjadi tidak ada bedanya antara pemerintahan Orba yang direformasi dengan pemerintah penggantinya.

Harus diakui segala kesemrawutan dan kegaduhan yang terjadi saat ini dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan sudah pasti ada sebabnya. Kita tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebabnya.

Baca Juga  Kelas Menengah Ngehek dan Pembangunan Kota

Apakah karena kebijakan presiden banyak di intervensi oleh orang-orang “kuat” disekitarnya atau presiden merasa kurang percaya diri atau tidak tahu bagaimana menjalankan kewenangan besar yang dimiliki untuk kepentingan rakyatnya.

Dalam kasus kenaikan iuran BPJS misalnya, bisa jadi orang seperti Mahfud MD atau Yasonna Laoly sudah mengingatkan presiden yang keliru langkahnya kemudian presiden tidak menghiraukannya. Tapi bisa jadi para menteri itu memang sengaja melakukan pembiaran karena merasa bukan menjadi tanggungjawabnya.

Kita yang berada diluar pagar tidak tahu persis suasana kebatinan yang terjadi dalam sana. Kita hanya bisa menduga-duga saja. Yang jelas terlalu mahal rasanya kalau nasib bangsa ini dipertaruhkan melalui suatu kebijakan yang bersifat amatiran atau sekadar coba-coba.

Diakui atau tidak pemerintah saat ini memang sedang mendapatkan ujian yang cukup berat ditengah badai corona. Banyak keluhan masyarakat, kritik bahkan hujatan ditujukan kepada pemerintah dan jajarannya. Semua mesti diterima dengan lapang dada karena berani berkuasa harus berani juga menanggung konsekuensinya.

Baca Juga  Diskursus Kebangsaan Dalam Kontemplasi Nasional

Tetapi kalau memang para penguasa sudah merasa lelah, jenuh serta tidak sanggup mengemban amanah rakyat, ada baiknya mempertimbangkan saran dari Mahfud MD yang sekarang menjadi penghuni istana. Dalam video berdurasi satu menit, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Mohammad Mahfud MD, SH, SU, yang tampil dalam forum diskusi di televisi pernah menyinggung soal hakekat kepemimpinan. Menurutnya seorang pemimpin seyogyanya harus mundur kalau tidak bisa menegakkan keadilan.

“Negara itu akan berjalan dengan baik kalau diperintah dengan adil. Sebaliknya Negara itu akan hancur karena ketidakadilan. Oleh karena itu kalau seorang pemimpin sudah mendapat cemoohan masyarakat, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000, seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, nda usah bilang menurut hukum saya belum salah, mundur!, begitu katanya. Kalau memang sudah begitu “fatwanya”, lalu bagaimana sebaiknya ? Sama-sama kita tunggu respon rakyat yang akan menjadi “snow ball” atau adem ayem saja. (Law)

Laman: 1 2 3 4 5 6

Loading...

Terpopuler


To Top