Loading...
Opini

Jatuhnya Penguasa, Pelajaran Bagi Rezim yang Berkuasa

Namun usaha dan progres yang telah dilakukan tersebut kini menjadi lelucon politik bagi para penguasa. Bukti-bukti tersebut harus kandas ditangan Kejaksaan Agung dengan berulangkali mengembalikan dokumen hasil penyelidikan kepada Komnas HAM yang terakhir terjadi pada tahun 2018.

Proses tersebut terus berulang akibat dari menguatnya impunitas pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Relatif selama dua dekade peristiwa itu berlangsung tidak ada kemajuan dan kepastian kapan impunitas akan berakhir. Selama rentang waktu itu pula para korban dan keluarganya harus menanggung penyiksaan batin dan fisik akibat belum adanya pertanggungjawaban negara untuk mengakui secara resmi, memulihkan martabat dan hak-hak korban serta menegakkan supremasi hukum. Sampai Kapan ? Hanya Good Will rejim kekuasaan Jokowi yang bisa menjawabnya.

Pelajaran Bagi Penguasa

Rata-rata seorang presiden bisa jatuh karena kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan harapan rakyatnya kemudian menimbulkan krisis kepercayaan sehingga kehilangan kursinya. Saat ini ditengah tengah momen mengenang 21 tahun reformasi dan tumbangnya Orba mestinya bisa menjadi bahan instropeksi bagi penguasa untuk memperbaiki kinerjanya.

Baca Juga  Perilaku Kepemimpinan dalam Pemerintahan

Apalagi ditengah badai corona, banyak amunisi bisa diledakkan untuk menggerogoti kewibaaan pemerintah yang mengarah pada upaya pemakzulannya. Salah satu amunisi yang bisa digunakan adalah peristiwa yang terkait dengan peristiwa demonstrasi berujung kerusuhan pada Mei 2019.

Sebgaimana diketahui, telah terjadi demonstrasi yang diwarnai kekerasan pada 21-23 Mei 2019 di sejumlah daerah, seperti Jakarta dan Pontianak yang telah menimbulkan korban jiwa. Hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan demonstrasi itu buntut dari protes sebagian kelompok masyarakat yang menolak hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada April 2019 lalu.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan dalam peristiwa itu menelan 10 korban jiwa yakni 9 tertembak peluru tajam dan 1 diduga mengalami Kekerasan. Selain itu, 465 orang ditangkap, 74 diantaranya berusia anak dan informasi hilang 32 orang.

Beka menegaskan adanya 10 Korban tewas itu dapat disebut sebagai pembunuhan tanpa alasan hukum yang sah dan ini merupakan pelanggaran pidana. Ironisnya, dari 10 korban meninggal itu, 4 diantaranya merupakan anak-anak dan sampai sekarang kepolisian belum menemukan identitas pelaku penembakan.

Baca Juga  Tsunami Politik dan Air Mata Ahok

Menurut Beka, penembakan terhadap 9 warga sipil diduga dilakukan orang terlatih dan sudah direncanakan sebelumnya dengan memanfaatkan situasi chaos pada 22 Mei 2019. Karena itu, Polri wajib menuntaskan penyelidikan dan penyidikan atas jatuhnya 10 korban meninggal itu.

“Pelaku intelektual dan pelaku lapangan harus diproses secara hukum,” kata Beka dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (28/10/2019) yang lalu. Begitu pula tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota Polri, menurut Beka harus ada tindakan yang tegas. Tindakan Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian tidak dapat dibenarkan.

Selain mendorong proses disiplin, Komnas HAM juga meminta penyelesaiannya dibawa ke ranah hukum pidana. Penggunaan kekerasan dan tindakan berlebihan seperti itu melanggar sejumlah aturan seperti UU HAM dan Perkap No.8 Tahun 2009.

Guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan HAM, serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi antara lain meminta Presiden Joko Widodo agar mengambil langkah strategis untuk mencegah agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi dengan cara memastikan Polri melakukan proses hukum terhadap pelaku kekerasan dalam peristiwa 21-23 Mei 2019.

Baca Juga  Perkawinan Anak Indonesia Masih Marak, Dampaknya Kualitas Hidup Pelaku Perkawinan Dini Menurun

Selain itu meminta Kapolri mengungkap pelaku utama yang merancang dan bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan. Melanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas tewasnya 10 korban.

Ini penting untuk mencegah berkeliarannya pemegang senjata api gelap di masyarakat. Menjatuhkan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan kekerasan dan meningkatkan kapasitas anggota Polri dalam menangani demonstrasi dan kerusuhan, sehingga mampu mencegah pelanggaran HAM.

Rekomendasi dari Komnas HAM ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bagian dari kewajibannya untuk menegakkan hukum sebagai bagian dari amanat reformasi.

Jika rekomendasi ini dilaksanakan bisa menutup salah satu peluang sasaran tembak upaya oposisi yang ingin merongrong kewibawaan pemerintah. Selain persoalan tersebut tentu masih banyak peluang untuk memperbaiki kinerja pemerintahan untuk meningkatkan citranya dimata rakyat.

Laman: 1 2 3 4 5 6

Loading...

Terpopuler


To Top