Loading...
Opini

Jatuhnya Penguasa, Pelajaran Bagi Rezim yang Berkuasa

Tidak lama kemudian melalui ketetapan MPRS no XXIX tanggal 5 Juli 1966, Arif Rachman Hakim ditetapkan sebagai Pahlawan Ampera dan kemudian menjadi salah satu nama jalan di Kota Depok.

Sementara itu korban genocida 1965 pasca tumbangnya orde lama dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Rasanya kini tidak ada salahnya kalau Negara secara berani dan jujur mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan pembunuhan massal yang jumlahnya 500 ribu hingga 3 juta jiwa pada sekitar tahun 1965.

Untuk keadilan, Pemerintah ada baiknya menggelar pengadilan ad-hoc guna mengungkap kebenaran dan mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Pengadilan ini penting untuk mencegah pengulangan di masa depan.

Setelah proses tersebut, barulah rekonsiliasi dilakukan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sehingga diharapkan tidak tersimpan dendam masa lalu yang menjadi beban sejarah anak cucu yang akan lahir kemudian.

Sejauh ini pemerintah tentu sudah mendapat banyak laporan terkait peristiwa tersebut. Seharusnya pemerintah mau menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM, laporan IPT `65, serta kajian masyarakat sipil dalam sebuah lembaga resmi untuk pengungkapan kebenaran, pengakuan sejarah, dan keadilan. Kiranya Pemerintah perlu memikirkan upaya pemulihan, dan rehabilitasi bagi korban dan keluarganya.

Baca Juga  Banjir Tak Hilang dan Lingkungan Jadi Hancur Akibat Ahok Normalisasi Sungai

Selanjutnya pada saat menjelang kejatuhan Soeharto, terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998, ketika ratusan nyawa menjadi tumbal reformasi. Saat terjadi kerusuhan Presiden Soeharto sedang berada di Kairo Mesir. Pemimpin Orde Baru itu menghadiri pertemuan KTT G-15. Sehari sebelumnya, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meregang nyawa terkena peluru aparat.

Dalam laporan akhirnya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13-15 Mei 1998 yang dibentuk pemerintah menemukan, “Titik picu paling awal kerusuhan di Jakarta terletak di wilayah Jakarta Barat, tepatnya wilayah seputar Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 1998.”

TGPF menyatakan, para pelaku kerusuhan bisa dibedakan dalam 2 golongan yakni, pertama, massa pasif yang karena diprovokasi berubah menjadi massa aktif. Kedua, provokator.

Golongan ini umumnya bukan dari wilayah setempat, secara fisik tampak terlatih, sebagian memakai seragam sekolah seadanya (tidak lengkap), tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung atau barang terbakar.

Baca Juga  Peneliti : Pemerintahan Jokowi Bakal “Bubar tanpa Makar!”

Semua berlanjut keesokan harinya, 14 Mei 1998. Penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek. Sejumlah bangunan dirusak dan dibakar. Jakarta sungguh mencekam.

Kerusuhan ini bernuansa kebencian rasial. Banyak sasaran perusakan adalah milik etnis Tionghoa. Lebih jauh, juga ditemukan sejumlah kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan Tionghoa.

Perihal korban yang tewas dan luka-luka, TGPF menemukan variasi jumlah. “Data Tim Relawan 1190 orang meninggal akibat terbakar/dibakar, 27 orang akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka; data Polda 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat…” tulis TGPF.

Kini 21 tahun rentang waktu berlalu yang merupakan sebuah anomalitas untuk menyelesaikan sebuah kasus pelanggaran hukum. Jangka waktu yang demikian cukup panjang, menjadi bukti bahwa negara benar-benar secara sengaja mengabaikan darah yang telah menjadi korban dalam perjuangan mencapai reformasi pada 1998 silam.

Kejadian yang terjadi pada 13-15 Mei tahun 1998 tersebut menelan korban sejumlah 1.190 jiwa, 85 perempuan-khususnya etnis Tionghoa menjadi korban perkosaan secara berkelompok [gang rape], dan ratusan property [gedung-gedung] dirusak dan dibakar.

Baca Juga  Esemka dan "Hangat-hangat Tahi Ayam Mobil Nasional"

Tindakan brutalitas yang tergorganisir itu terjadi setidaknya di 88 lokasi diseluruh wilayah Jakarta, Bekasi, Tanggerang, serta beberapa tempat di Bandung, Solo, Klaten, Boyolali, Surabaya, Medan, Deli, Simalungun, Palembang, Padang.

Di awal reformasi pada pemerintahan B.J. Habibie telah dilakukan usaha penyelesaikan Tragedi Mei 1998 seperti pembentukan Komisi Nasional untuk Perempuan, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta [TGPF] yang bertugas melakukan penyelidikan pengungkapan kebenaran dan kehendak agar dapat menjadi katarsis bagi korban dalam memperoleh rasa keadilan.

Hasil penyeldikan TGPF adalah; pertama, adanya laporan akhir yang menyebutkan adanya dugaan peran perwira tinggi militer sebagai dalang kerusuhan dan seharusnya bertanggungjawab atas peristiwa ini; Kedua, Komnas HAM telah membentuk Komisi Penyeldikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat untuk kasus Kerusuhan Mei 1998 dan berhasil menemukan bukti bahwa diduga telah terjadi suatu peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan kemudian telah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Jaksa Agung pada tahun 2003.

Laman: 1 2 3 4 5 6

Loading...

Terpopuler


To Top