Loading...
Opini

Jatuhnya Penguasa, Pelajaran Bagi Rezim yang Berkuasa

Alhasil, munculah kebijakan seperti larangan berorganisasi penetapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan koordinasi Kemahasiswaan (1978), dan pemberangusan organisasi kemasyarakatan dengan UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu pada zaman Orba, korupsi diduga ikut merajalela. Presiden Soeharto melakukan korupsi pada penggunaan Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden.

Uang tersebut digunakan untuk membiayai tujuh yayasan milik Soeharto, yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Trikora. Hasil temuan Transparency International pada 2004 silam memperkirakan, ada sekitar 15-25 miliar dolar AS yang telah dinikmati secara ilegal.

Akumulasi dari penyimpangan-penyimpangan itu akhirnya mendapatkan momentumnya ketika terjadi krisis moneter 1998 yang menjadi faktor utama kejatuhan ekonomi Indonesia juga berperan menjadi alasan lengsernya Soeharto.

Krisis finansial yang menghantam wilayah Asia, khususnya Indonesia, menjadi tonggak bagi rakyat untuk mengganti pemimpin mereka. Daya beli menurun, harga barang yang melonjak, membuat masyarakat berteriak menyuarakan reformasi. Digeruduk oleh gerakan massa yang begitu besarnya, Presiden Soeharto pun akhirnya menyatakan diri berhenti dari jabatan sebagai kepala negara.

Baca Juga  Panji-panji Al Maidah Sebagai Embrio Perjuangan Membebaskan Indonesia Dari Cengkraman Asing

Adapun lima tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa saat itu adalah :

Adili Soeharto dan kroni-kroninya
Laksanakan amandemen UU 1945
Hapuskan Dwi Fungsi ABRI
Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya
Tegakkan supremasi hukum
Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN
Diantara enam tuntutan reformasi itu ada yang sudah dianggap berhasil tapi sebagian masih dalam bentuk wacana. Keinginan untuk mengadili Soeharto belum tuntas dilaksanakan karena yang bersangkutan sudah keburu meninggal dunia.

Demikian pula pengadilan terhadap kroni-kroninya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagian malah hengkang ke mancanegara membawa semua hasil jarahannya.

Tuntutan untuk amandemen UUD 1945 sudah berhasil dilaksanakan oleh MPR tapi justru belakangan malah ada nuansa penyesalan karena sebagian amandemen itu justru mengarah ke semangat liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsa.

Keinginan menghapus Dwi Fungsi ABRI sudah pula terlaksana meskipun kemudian muncul juga dampak plus dan minusnya. Diantaranya setelah Polri lepas dari ABRI dinilai makin merajalela perannya terutama di dunia politik yang semula menjadi lahan yang tabu untuk dimasukinya.

Baca Juga  T.Care dan MTT Berbagi Nasi Kebuli Untuk Anak Yatim dan Pekerja Harian

Tuntutan otonomi daerah juga telah dilaksanakan meskipun ada juga dampak minusnya seperti lahirnya raja-raja kecil di beberapa daerah karena merasa mempunyai kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya.

Dari enam tuntutan reformasi itu, agenda untuk penegakan supremasi hukum dan upaya penciptaan pemerintah yang bersih dari KKN kiranya yang paling sial pelaksanaannya. Faktanya penegakan hukum masih tebang pilih dan upaya penciptaan pemerintah yang bersih dari KKN baru sekedar utopia belaka.

Belajar dari kejatuhan Soekarno dan Soeharto ada kemiripan antara keduanya. Kedua-duanya oleh mereka yang menuntut mundur sama-sama dianggap bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tetapi sejauh ini tidak ada kepastian mengenai status hukumnya. Karena setelah lengser memang tidak ada proses peradilan yang kemudian menentukan status hukumnya. Akhirnya kesalahan-kesalahan selama berkuasa hanya menjadi bahan perdebatan sesuai sudut pandang pihak pihak yang mempersoalkannya.

Korban Anak Bangsa

Pergantian kepemimpinan nasional baik yang terjadi pada Soekarno maupun Soeharto selalu diwarnai oleh jatuhnya korban jiwa. Dalam buku The Jakarta Method: Washington`s Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World karya Vincent Bevins juga disingung soal kasus pembantaian atau genosida di Indonesia pada tahun 1965 pasca pembubaran PKI, dimana sampai sekarang tidak jelas bagaimana status penegakan hukumnya.

Baca Juga  Kesendirian Anies dan Gempita Final Piala Presiden 2018

Fenomena tersebut menurut sang penulis benar-benar mengejutkan orang-orang di belahan dunia barat sana. Karena di Amerika Latin, negara telah meminta maaf kepada para korban setelah diadakan rekonsiliasi nasional, bahkan ketika tokoh-tokoh baru sayap kanan membenci proses semacam itu.

Mereka kaget ketika tahu korban di Indonesia tidak mendapat perlakuan yang sama. Bahkan Pemerintah Indonesia digambarkan selalu menyangkal setiap upaya pengungkapan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Terkait dengan korban jiwa dalam peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, yang lebih banyak di ekspose adalah meningggalnya para mahasiswa yang berdemonstrasi menentang Soekarno seperti mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Arief Rachman Hakim dan Hasanuddin HM, mahasiswa Unversitas Lambung Mangkurat (Unlam Banjarmasin) yang tertembak dan meninggal dunia.

Laman: 1 2 3 4 5 6

Loading...

Terpopuler


To Top