Loading...
KabarUtama

Izin Reklamasi Bermasalah, DPR Desak Ahok Diproses



kabarin.co – Kemenangan nelayan yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dalam gugatan pemberian izin reklamasi Pulau G yang dilakukan PT Muara Wisesa Samudra diapresiasi oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Aher–begitu dia disapa mendesak Ahok diproses secara hukum. Diterangkannya, Surat Keputusan (SK) izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sejatinya tidak memiliki cantolan hukum.

Memang cikal bakal reklamasi di Jakarta muncul pada 1995. Ada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang.

Namun, pada 2014 muncul UU nomor 1/2014 tentang perubahan UU nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Artinya yang boleh mengeluarkan SK reklamasi adalah pemerintah pusat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk itu, SK reklamasi yang dikeluarkan Ahok tentunya tidak memiliki kekuatan hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan. “Keputusan pengadilan PTUN itu benar adanya. Karena SK Pak Ahok tidak mempunyai cantolan hukum. Berbeda dengan SK yang dikeluarkan Pak Fauzi Bowo,” ujarnya saat berbincang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6).

‎Menurut politisi Partai Demokrat ini, Ahok perlu diproses secara hukum dan mendapatkan sanksi. Apalagi SK itu mengakibatkan kerugian negara dan adanya aliran uang.

Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Aher perlu fokus terhadap pelanggaran yang dibuat Ahok.

“Kita mohon aparat penegak hukum laksanakan tugasnya di speed up lagi sehingga masalah hukum bisa diproses secepatnya,” tegas legislator asal Jawa Timur itu.

Agus meyakini aparat penegak hukum tidak takut memproses gubernur DKI itu dan bisa melaksakan tugasnya dengan baik. “Buktinya kemarin PTUN ada hasilnya. Kita serahkan saja. Apakah iya seorang gubernur melanggar undang-undang kok tidak diproses. Kita berpikir positif,” pungkasnya. (jpn)

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top