Loading...
Nasional

ICMI Menilai Pembubaran HTI Keputusan Tepat




kabarin.co – Putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara hukum bahwa lembaga tersebut merupakan organisasi masyarakat (ormas) terlarang di Indonesia.

“Secara hukum sudah dibubarkan dan dilarang. Jangan sampai masih ada dan menimbulkan perpecahan,” kata Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Asshiddiqie dalam diskusi media Dialektika ICMI di kantor operasional ICMI, Jakarta, Rabu (9/5).

ICMI Menilai Pembubaran HTI Keputusan Tepat

Negara Indonesia, kata Jimly, memakai sistem pemerintahan Republik berdasarkan Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Sistem tersebut dirasakan telah ideal sebab bermacam-macam agama bisa tinggal disini sehingga tidak perlu diganti.

“Jadi sudah tepat jika HTI dibubarkan,” tutur Jimly.

Namun, Jimly juga memberikan tanggapan positif kepada HTI yang memperjuangkan aspirasi sikap tidak setujunya melalui cara hukum di persidangan. ICMI meminta semua masyarakat memberikan kesempatan kepada HTI guna menggunakan hak hukumnya sampai akhir.

“Biarkan proses hukum pembubarannya selesai sampai akhir. Jangan sampai masih ada pihak yang tidak puas kemudian melakukan tindakan perpecahan,” ujar Jimly.

Ketua Koordinasi Advokasi Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup ICMI, DR Ifdhal Kasim, menuturkan, sebuah organisasi atau kelompok yang ingin mendirikan sistem pemerintahan berbeda dengan dilaksanakan Indonesia selama ini patut dilarang.

“Putusan PTUN Jakarta sudah tepat, harus diapresiasi. Di sisi lain, jadi edukasi dan peringatan ke masyarakat juga tentang cara-cara berorganisasi,” kata Ifdal.

Meskipun kebebasan berorganisasi dijamin oleh UU dan demokrasi, namun tetap ada batasan tertentu yang harus mematuhi hukum negara. Ditambah lagi, ucap Ifdhal, HTI bukan sekadar ormas tap juga partai politik yang diartikan dari Hizbut Tahrir atau partai pembebasan.








loading...

Majelis hakim PTUN Jakarta pada Senin (7/5), mengetuk palu vonis menolak semua gugatan HTI kepada pemerintah Indonesia. Sebelumnya, HTI menggugat SK Menteri Hukum dan HAM mengenai pembubaran ormas HTI.

Majelis hakim menetapkan bahwa HTI terbukti ingin mengganti sistem pemerintahan yang sah di Indonesia serta berdakwah secara terbuka mengampanyekan pembentukan negara khilafah.

Sidang yang berlangsung selama sepuluh bulan itu berawal dari terbitnya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas yang berisi segala larangan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (arn)

Baca Juga:

Gugatan Ditolak PTUN, HTI Tetap Dibubarkan

Karena Membela HTI, Popularitas Yusril Naik, Bakal jadi Kuda Hitam?

Hari Ini Kemenkumham Akan Cabut Status Hukum HTI

Didampingi Yusril Ihza, HTI Resmi Gugat Perpu Ormas ke MK

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top