Loading...
Nasional

Hidayat: Status Terdakwa, Mendagri harus Berhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI

hidayat nurwahid

Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya mengatakan seharusnya menerbitkan SK pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hidayat Nur Wahid



kabarin.co, JAKARTA-Setelah resmi menyandang status terdakwa seharusnya Menteri Dalam Negeri segera menonaktifkan Ahok, demikian menurut Wakil ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2016).

“Tidak pantas bila seorang terdakwa memimpin daerah. Biarkan Ahok fokus kepada masalah hukumnya. Untuk memimpin DKI, cukup wakilnya saja,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

“Sesuai aturan hukum dan tradisi yang diberlakukan Kemendagri, kepala daerah yang menyandang status terdakwa segera dinonaktifkan. Maka, Mendagri jangan menunda-nunda lagi untuk menonaktifkan Ahok,” tegas pimpinan MPR ini di sela-sela ‎acara Cordofa Islamic Conference (CIC) yang diselenggarakan Corps Dai Dompet Dhuafa di Pendopo 45 Parung, Bogor, Selasa (13/12).

Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Aturan itu juga berlaku bagi kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dijelaskan selanjutnya pada Pasal 83 ayat 2 bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Penonaktifan atau penerbitan SK (Surat Keputusan) pemberhentian sementara Basuki Thahaja Purnama sebagai Gubernur DKI adalah penting mengingat statusnya sekarang sebagai terdakwa dan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Jangan sampai ketidakpercayaan publik kepada pemerintah maupun aparat hukum makin besar dan akhirnya merugikan bangsa dan negara,” kata Hidayat.

Hidayat juga mengingatkan pemerintah dan penegak hukum untuk berlaku adil dan mempertimbangkn keadilan publik dalam menangani masalah Ahok.

Hari ini, Selasa (13/12) Basuki Thahaja Purnama atau Ahok telah menjalani sidang perdana kasusnya di PN Jakarta Utara. Sidang berlangsung secara terbuka dengan pengawalan ketat aparat keamanan bahkan seusai sidang yang ditunda sampai pekan depan itu Ahok meninggalkan lokasi dengan menumpang kendaraan lapis baja milik kepolisian, Barracuda! (mfs)








loading...

Baca juga:

Sidang Perdana Kasus Penistaan Agama, Rumah Lembang Sepi

Tsunami Politik dan Air Mata Ahok

Setelah Jalani Sidang Perdana, Ahok Tinggalkan PN Jakarta Utara dengan Menggunakan Barracuda

 

 

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top