Loading...
Metro

Gusur Paksa di Rawajati Selesai, Warga Tak Tahu Hendak Kemana

Tanah dan ruang dikuasai oleh pemodal. Pemerintah tidak menjamin kelompok miskin mendapat hak atas tempat tinggal. Dia bukan pemimpin sebenarnya, dia pelayan para developer.

Ilustrasi penggusuran paksa di Jalan Rawajati Barat. (cnn-ds)

kabarin.co, JAKARTA – Proses penggusuran di Jalan Rawajati Barat, Kalibata, Jakarta Selatan, sudah selesai. Penggusuran yang berlangsung lebih dari satu jam ini berhasil membongkar puluhan bangunan dan sebuah Panti Asuhan Sohibul Istiqomah. Warga yang rumahnya digusur belum tahu akan tinggal di mana.

Tangisan histeris dari warga mengiringi proses pembongkaran bangunan di kawasan tersebut. Satu per satu rumah dan bangunan dihancurkan oleh mesin berat eskavator.

Penggusuran selesai sekitar pukul 09.00 WIB. Sebelumnya, penggusuran ini sempat terhenti akibat bentrok antara warga sekitar dengan ratusan Satpol PP sekitar pukul 07.00 WIB.

Bentrokan bahkan sempat kembali pecah beberapa menit setelah itu. Namun Satpol PP yang berjumlah lebih banyak dari warga pada akhirnya berhasil meredam perlawanan itu.

Warga dipukul mundur hingga ke Jalan Rawajati Barat. Alat berat eskavator masuk ke permukiman dan bergerak melakukan pembongkaran.

Salah satu bangunan yang dibongkar adalah Panti Asuhan Sohibul Istiqomah. Panti yang menampung 15 anak perempuan ini sudah berdiri selama 10 tahun.

Baca Juga  Lepas Kemeja Kotak-kotak, Ormas FPMM Dukung Anies-Sandi,

Rencananya, pihak pengelola akan pindah ke Cililitan, Jakarta Timur.

“Sebenarnya kami sudah siap. Kami sudah tahu perihal rencana penggusuran ini. Tapi kalau kami pindah itu artinya kami tidak bersolidaritas dengan penduduk setempat,” kata Dina, salah satu pengelola panti kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/9) pagi.

Saat ini warga mulai berbenah mengamankan barang-barang dari bangunan mereka yang tergusur. Ratusan barang milik warga itu diletakkan di trotoar yang berjarak 100 meter dari bangunan mereka yang tergusur.

Belum tahu ke mana warga akan pindah. Yang pasti, sampai saat ini mereka masih menolak direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara karena terlalu jauh dari permukiman semula.

Gusur Paksa, Ahok Dituduh pelanggar HAM Berat
Penggusuran secara paksa di Ibu Kota semakin masif dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Terlebih menjelang pemilihan kepala daerah pada 2017 mendatang. Kasus terbaru terjadi di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, penggusuran paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Sesuai Konferensi Pemukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional telah mengakui penggusuran paksa sebagai persoalan serius.

Baca Juga  Gerindra Munculkan Sjafrie-Djarot, Begini Kata PDIP

Namun, Indonesia belum menganggap penggusuran paksa sebagai pelanggaran berat HAM, selain genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal menurutnya, penggusuran paksa menyebabkan orang menjadi tunawisma, kehilangan rasa aman, terisolasi dari komunitasnya, kerugian ekonomi, materi, psikologis, bahkan hilangnya nyawa manusia.

Alghiffari menyebutkan, Ahok telah melakukan penggusuran paksa sebanyak 113 kasus sepanjang 2015. Penggusuran itu merugikan 8315 kepala keluarga dan 6000 unit usaha. Sementara, data penggusuran tahun ini belum bisa dirilis LBH.

Dia mengatakan, sebanyak 84 persen penggusuran dilakukan secara sepihak. Sedangkan 76 persen penggusuran paksa dilakukan tanpa solusi yang layak. Rumah susun yang disediakan pemerintah malah menambah masalah baru.

“Warga keberatan dalam membayar uang bulanan di Rusun, seperti uang air, listrik, sewa Rusun, akhirnya kebutuhan hidup semakin bertambah dan mereka terancam diusir,” kata Alghiffari.

Budayawan Benny Susetyo mengatakan, Rusun bukan pilihan terbaik bagi masyarakat miskin yang tinggal di pemukiman kumuh. Tradisi mereka tidak dibangun di lingkungan seperti yang disediakan dalam Rusun. Dia lebih sepakat dengan ide Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pemukiman kumuh ditata menjadi kampung deret, bukan direlokasi ke Rusun.

Baca Juga  1 Pasien Positif Corona Asal Banten Meninggal Dunia

“Menata kampung kumuh adalah pilihan terbaik daripada menggusur. Bukannya mematikan kehidupan, sejarah dan mata pencaharian orang miskin,” kata Benny.

Sementara Peneliti Institute Ecosoc, Sri Palupi mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kebijakan pengendalian tanah dan ruang. Baginya, hal itu merupakan unsur kesengajaan dari praktik pelanggaran berat HAM.

“Tanah dan ruang dikuasai oleh pemodal. Pemerintah tidak menjamin kelompok miskin mendapat hak atas tempat tinggal. Dia bukan pemimpin sebenarnya, dia pelayan para developer,” kata Palupi. (cnn)

Baca juga:

Warga Rawajati Yang Menolak Untuk Pindah Ke Rumah Susun, Apa Tanggapan Ahok?

Penertiban Pemukiman Di Rawajati Ricuh, Sejumlah Anggota Pol PP dan Warga Terluka

Penggusuran Di Jakarta Mempengaruhi Data Pemilih Untuk Pilkada Tahun Depan

Laman: 1 2

Loading...

Terpopuler


To Top